HARIAN DISWAY - Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang membatasi kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri.
Pasalnya, kunjungan kerja pejabat ke luar negeri sering merepotkan (Kedubes) Kedutaan Besar Indonesia.
"Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak bnyak studi banding karena kita sudah tahu masalah kita" tulisnya di akun Instagram @mohmahfudmd pada Minggu, 3 November 2024.
Mahfud mengungkapkan banyak pegawai Kedubes RI mengeluhkan tingginya jumlah pejabat yang melakukan kunjungan kerja, karena mereka harus dilayani secara protokoler.
BACA JUGA:Prabowo Ingin Pemerintahan Bersih, Minta Menteri Tak Sering ke Luar Negeri
BACA JUGA:Prabowo Singgung Parpol yang Keluar Koalisi, tapi Kembali Lagi
“Dulu, kalau saya tugas ke luar negeri banyak pegawai kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat, secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, baik pusat maupun daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” jelasnya.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut bahwa persoalannya adalah kunker ke luar negeri belum diatur dalam peraturan resmi.
Ia juga mengungkapkan pengalamannya saat di DPR, di mana anggota DPR dan Pansus RUU melakukan studi banding ke luar negeri meskipun tanpa urgensi yang jelas.
"Bahkan, waktu saya di DPR, selain Komisi-komisi, pansus sebuah RUU pun ada jatah studi banding ke luar negeri meski urgensinya tidak ada. Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh" urainya.
BACA JUGA:Prabowo Minta Pengusaha Sisihkan Rp 100 Ribu per Bulan, Bantu Seragam Anak Sekolah Kurang Mampu
BACA JUGA:Prabowo Ingatkan Pejabat Negara Agar Tak Banyak Seminar Dan Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri
Oleh karena itu, Mahfud meminta pemerintah untuk mengatur kunker dengan lebih ketat.
"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu, ada saja alasan untuk mencari-cari pembenaran" tulisnya.
Mahfud juga menyampaikan harapannya agar Presiden dan Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama dari Partai Gerindra, memelopori pengaturan ulang terkait hal ini.