Presiden Prabowo Minta Bahlil Cari Sumber Pendapatan Baru dari Sektor Mineral

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan arahan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahdalia untuk mengidentifikasi potensi pemasukan atau pendapatan baru dari sektor mineral. 

Langkah tersebut diambil untuk memastikan negara dapat mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan alam. Sehingga mampu memberikan nilai tambah dan keuntungan yang lebih besar bagi perekonomian nasional. 

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada Bahlil dalam pertemuan tertutup yang berlangsung di kediamannya di Hambalang, Bogor pada Rabu, 25 Maret 2026. 

BACA JUGA:Prabowo Buka Investasi Mineral Kritis untuk AS, Syaratnya Wajib Hilirisasi!

BACA JUGA:Brian Dapat Tugas Khusus dari Prabowo sebagai Badan Industri Mineral

"Bapak Presiden memerintah kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya dan kita menjaga sumber daya alam kita, sumber data alam kita ini merupakan aset negara dan karena itu Bapak Presiden tadi juga memerintahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelas Bahlil, dikutip dari situs Kementerian ESDM pada Sabtu, 28 Maret 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga memaparkan kondisi terkini terkait pergerakan harga komoditas energi dan mineral dunia, terutama batu bara dan nikel. 

Hingga saat ini, pemerintah belum melakukan perubahan apapun mengenai kebijakan terhadap pengelolaan kedua komoditas tersebut, sambil terus mencermati pergerakan pasar internasional. 

BACA JUGA:Bahlil Tegaskan Tak Ada Keistimewaan bagi AS dalam Hilirisasi Mineral

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Energi Nasional, Perkecil Impor dan Bidik Swasembada Energi

Meski demikian, pemerintah memberi ruang kemungkinan untuk melakukan relaksasi produksi batu bara dan nikel.

Namun, Bahlil mengingkatkan bahwa langkah tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak memicu surplus pasokan yang berdampak pada penurunan harga komoditas di pasar internasional. 

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menyesuaikan Harga Patokan Mineral (HPM) untuk komoditas nikel.

Menurut Bahlil, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai manfaat yang diterima negara dari pengelolaan mineral strategis. 

Sumber: