BACA JUGA:Prabowo Singgung Biaya Pilkada Terlalu mahal, Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD
Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut usulan Prabowo sebagai bagian dari dinamika wajar pasca-Pilkada 2024.
“Diskusi atau diskursus seputar idealitas Pilkada, usulan di (dipilih) DPRD dan seterusnya sebagaimana juga diskursus seputar refleksi atas partisipasi yang memang turun meskipun masih dalam 70 persen. Ini kan dinamika pasca Pilkada,” ujar Afif dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2024.
Afif juga menegaskan bahwa wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan hal baru, mengingat Indonesia pernah menerapkannya.
BACA JUGA:PKB Usulkan Pemilihan Gubernur oleh DPRD, Efisiensi Biaya Jadi Alasan Utama
“Diskusi soal misalnya kepala daerah dipilih DPRD kan juga bukan tidak pernah, kita pernah mengalami,” ujarnya. Diskusi serupa sebelumnya juga muncul terkait sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilu.
Ia menambahkan, revisi terhadap Undang-Undang Pemilu dan Pilkada sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025, yang dapat membuka ruang lebih lanjut untuk membahas usulan tersebut.(*)
*) Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program MBKM Magang Harian Disway.