HARIAN DISWAY - Harta kekayaan Kepala Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Dedy Mandarsyah, terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak 2016 hingga laporan terakhir pada 2023.
Menurut catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan oleh KPK, peningkatan ini dimulai sejak Dedy menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Riau. Jabatan tersebut berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum sebelum terpisah menjadi dua kementerian.
Pada 2016, saat pertama kali menjabat, Dedy mencatatkan harta sebesar Rp 3,6 miliar. Angka ini naik menjadi Rp 4,8 miliar pada Desember 2016 ketika ia bertugas di Direktorat Jenderal Bina Marga. Kekayaannya terus bertambah hingga mencapai Rp 6,2 miliar pada 2018, Rp 6,4 miliar di 2019, dan Rp 6,9 miliar pada 2020.
BACA JUGA:Buntut Penganiayaan Dokter Koas, KPK Akan Panggil Dedy Mandransyah Terkait LHKPN
Kenaikan terbesar terjadi pada 2021, di mana harta kekayaan Dedy melonjak menjadi Rp 8,1 miliar. Pada 2022, jumlah tersebut bertambah menjadi Rp 8,9 miliar dan terus naik hingga mencapai Rp 9,4 miliar pada 2023.
Rincian kekayaannya mencakup tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan nilai total Rp 750 juta, sebuah mobil Honda CRV keluaran 2019 senilai Rp 450 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 830 juta, surat berharga Rp 670 juta, serta kas dan setara kas yang mendominasi dengan jumlah Rp 6,7 miliar.
Dalam berbagai akun di X, netizen menuliskan bahwa yang mukulin Luthfi chief koas adalah supir dari Lady Aurellia Pramesti, di mana bapaknya adalah pejabat dan ibunya pengusaha.-tangkapan layar @Heraloebss-
Anda sudah tahu, kekayaan ini menjadi sorotan publik setelah Dedy terseret kasus dugaan penganiayaan seorang dokter koas di Palembang. Insiden tersebut diduga melibatkan istrinya, SM, yang memprotes jadwal piket anak mereka, Lady Aurellia Pramesti di RSUD Siti Fatimah pada libur Tahun Baru 2024/2025.
Protes berakhir ricuh setelah sopir SM, Fadilla alias Datuk (DT), melakukan serangkaian serangan fisik pada koordinator koas RSUD Siti Fatimah, Muhammad Luthfi yang mengatur jadwal piket.
BACA JUGA:Pasca Kasus Penganiayaan, Status Lady Aurellia Mahasiswa Koas RSUD Siti Fathimah Dibekukan Sementara
Selain itu, nama Dedy juga pernah disebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Timur. Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Herda Helmijaya, menyatakan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pemanggilan terhadap Dedy untuk mendalami laporan kekayaannya senilai Rp 9,4 miliar tersebut.
“Saat KPK menangani kasus OTT BBPJN Kaltim akhir 2023, nama yang bersangkutan sebetulnya juga sudah disebut-sebut,” ujar Helmi, Minggu, 15 Desember 2024.(*)
*) Mahasiswa Magang Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya