“Jadi kantor-kantor dan huniannya. Otorita IKN bersama Kementerian PU akan membentuk tim desain untuk membicarakan perihal itu ke depan,” jelasnya.
Sebetulnya, imbuh Basuki, untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dasarnya. Tetapi, Prabowo meminta untuk dikaji kembali.
Untuk merampungkan program pembangunan IKN selama 2025-2029 butuh APBN sekitar Rp 48,8 triliun.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk memelihara kelola sarana dan prasarana di IKN yang sudah rampung pada tahap awal.