HARIAN DISWAY– Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi XIII DPR RI terkait kinerjanya selama 105 hari menjabat.
Sejumlah anggota DPR mempertanyakan hasil kerja Pigai selama menjabat sebagai menteri HAM dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.
Anggota DPR dari Fraksi PKB Mafirion menyoroti bahwa Pigai tampak kurang aktif dibandingkan saat masih bertugas di Komnas HAM.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Siti Aisyah yang mengaku tidak melihat perubahan signifikan sejak Pigai diangkat menjadi menteri.
“Saya senang Pak Menteri waktu di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan di kementerian,” ujar Mafirion dalam rapat.
BACA JUGA:Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Rp 20 T, Begini Tanggapan DPR
BACA JUGA:Natalius Pigai Beri Klarifikasi Soal Anggaran Menteri HAM Minta Rp 20 T
Menanggapi kritik tersebut, Pigai menegaskan bahwa tugas Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Menurutnya, Kementerian HAM berfokus pada pembuatan regulasi dan kebijakan di bidang HAM, bukan turun langsung menangani kasus di lapangan.
“DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan seperti Komnas HAM atau LSM. Itu tidak mungkin, karena kewenangan kami berbeda. Kementerian HAM tidak menangani kasus di peradilan, itu tugas Komnas HAM RI,” jelas Pigai kepada wartawan usai rapat.
Ia juga menambahkan bahwa peran Kementerian HAM lebih bersifat eksekutif, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan dalam menangani isu HAM di Indonesia.
“Kami bekerja untuk membuat regulasi dan kebijakan, bukan seperti Komnas HAM yang turun langsung ke lapangan,” tambahnya.
Meski mendapat kritik, Pigai tetap menyampaikan apresiasi kepada Komisi XIII DPR atas diskusi yang berlangsung.
Ia menilai DPR telah bekerja dengan baik dalam mendorong kemajuan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.
BACA JUGA:Soal Penembakan Sipil oleh Aparat, Menteri HAM: Izin Penggunaan Senjata Harus Dievaluasi Total