HARIAN DISWAY - Pemerintah Iran mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakui Israel dan Amerika Serikat sebagai pemicu utama konflik bersenjata yang terjadi selama 12 hari antara ketiga negara.
Desakan itu disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, melalui surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres.
"Kami secara resmi meminta agar Dewan Keamanan untuk mengakui rezim Israel dan Amerika Serikat sebagai inisiator tindakan agresi dan mengakui tanggung jawab mereka, termasuk pembayaran kompensasi dan reparasi," tulis Araghchi dalam surat yang dikutip dari kantor berita Rusia RIA Novosti dan saluran Telegram resminya.
BACA JUGA:Perang Narasi Soal Iran Pascakonflik dengan Israel, Antara Cinta Negeri atau Ubah Rezim
Iran menuntut pertanggungjawaban penuh atas kerusakan dan korban jiwa yang ditimbulkan selama perang.
Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sebanyak 627 warga sipil tewas dan 4.900 lainnya luka-luka akibat serangan Israel dan AS. Sementara itu, serangan balasan Iran ke Israel dilaporkan menewaskan 28 orang.
Konflik ini meletus pada 13 Juni 2025, ketika Israel meluncurkan operasi militer terhadap Iran.
Target dari pengeboman tersebut mencakup fasilitas nuklir, pangkalan udara, serta sejumlah pejabat militer dan ilmuwan yang dianggap berkontribusi pada program nuklir Iran.
Israel menuduh Iran tengah mengembangkan senjata nuklir secara rahasia, sebuah klaim yang berulang kali dibantah oleh Teheran.
BACA JUGA:Iran Buka Kembali Wilayah Udara di Bagian Timur Setelah Gencatan Senjata dengan Israel
Teheran kemudian meluncurkan serangan balasan, termasuk penembakan rudal ke kota-kota di Israel dan pangkalan militer AS di Al Udeid, Qatar, pada 23 Juni. Amerika Serikat merespons dengan menyerang tiga fasilitas nuklir utama Iran.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa serangan Iran ke pangkalan militer AS menjadi bentuk “pelampiasan” dan menyambut gencatan senjata sebagai awal dari “jalan menuju perdamaian” di Timur Tengah.
Dalam suratnya ke PBB, Araghchi menegaskan bahwa tindakan Israel dan AS melanggar hukum internasional. Ia juga memperingatkan agar Dewan Keamanan mencegah terulangnya agresi serupa di masa depan.
BACA JUGA:Trump Marah Disebut Serangan AS ke Iran Gagal, Minta Jurnalis yang Memberitakan Dipecat
“Perlu dicatat bahwa para pemimpin politik dan militer yang memerintahkan tindakan agresi juga bertanggung jawab secara individu atas kejahatan agresi internasional berdasarkan hukum kebiasaan internasional,” tulis Araghchi.