BACA JUGA:Khofifah: Koperasi Merah Putih Mitra Staregis UMKM, Bukan Kompetitor
Eri juga mengajak warga untuk berbelanja kebutuhan harian melalui KMP sebagai bentuk dukungan terhadap pergerakan ekonomi lokal. “Karena di situ untuk pergerakan ekonomi warga sendiri,” ujarnya.
Terkait harga, Ketua Apkesi itu memastikan bahwa KMP akan menjual produk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Bahkan, harganya bisa lebih murah dari pasar modern.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, Pemkot Surabaya akan menjalin kerja sama dengan Bulog.
“Makanya kita ambil dari Bulog untuk bahan-bahan tertentu seperti minyak. Kalau ada pasar yang jual di atas HET, atau beras di atas HET, Koperasi Merah Putih yang memenuhi kebutuhan itu,” ujarnya.
Tak hanya penyediaan sembako, KMP akan dilibatkan dalam berbagai proyek Pemerintah Kota Surabaya. Di antaranya pengadaan paving dan jasa penjahit untuk kebutuhan kota. “Koperasinya bisa masuk dalam e-katalog,” ujar Eri.
BACA JUGA:8.494 Koperasi Merah Putih Lahir di Jatim, Khofifah Libatkan Bulog untuk Distribusi Logistik
Terkait dukungan permodalan, Pemkot Surabaya menyiapkan akses permodalan berbunga ringan untuk koperasi yang ingin berkembang. Itu belum termasuk skema bantuan dari pemerintah pusat.
“Kalau dari Pemkot Surabaya, kita sudah siapkan pinjaman bunganya 0-3 persen,” katanya. Pinjaman itu akan disalurkan melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Surabaya.
Pemkot juga fokus membenahi tata kelola koperasi secara akuntabel. Seluruh KMP di Surabaya diwajibkan menerapkan sistem digitalisasi. Tujuannya, agar transaksi tercatat dan dapat dipantau secara transparan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Surabaya Febrina Kusumawati menargetkan 153 Koperasi Merah Putih bisa bergerak serentak mulai September 2025.
“Adanya kolaborasi besar ini, kita harus sama-sama jalan. Agar 153 koperasi ini bisa hidup,” ujarnya. (*)