HARIAN DISWAY - Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko menunjukkan dukungannya terhadap langkah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah itu diambil untuk memastikan bahwa bantuan makanan yang disediakan benar-benar aman dan berkualitas, serta untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat makanan yang tidak layak.
Cak Yebe menekankan pentingnya adanya Satuan Tugas (Satgas) MBG yang bertugas untuk memastikan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
"Secara umum, apa yang disyaratkan wali kota sudah tepat. Vendor MBG wajib memiliki SLHS dan didukung oleh tenaga profesional yang berpengalaman dalam pengolahan makanan," ujar Cak Yebe (sapaan Yona Bagus Widyatmoko).
BACA JUGA:Warga Graha Famili Adukan PT SAS ke Komisi A DPRD Surabaya, Soal Konflik Lahan Fasum!
Dalam menjamin keberhasilan program itu Yona juga menyoroti pentingnya peran Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tim itu harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tidak boleh menutup mata terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan.
"Fungsi tim SPPG sebagai pelaksana lapangan harus berintegritas dan independen. Mereka menjadi penggerak utama agar MBG berjalan baik dan sesuai SOP," tegasnya.
Selain memastikan distribusi makanan tepat waktu, Tim SPPG juga memiliki tugas tambahan sebagai pengawas dan edukator bagi masyarakat.
Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi tentang gizi kepada masyarakat, dan memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman. "SPPG juga menjadi mata dan telinga pemerintah di garis depan, mengawasi dan melaporkan distribusi MBG di sekolah-sekolah," paparnya.
Cak Yebe mengingatkan Pemkot Surabaya untuk belajar dari kasus-kasus keracunan makanan yang terjadi di daerah lain akibat program MBG.
"Pemerintah kota harus belajar dari kejadian di daerah lain. Evaluasi ini penting agar program MBG di Surabaya tidak mubazir dan membawa mudarat," ujarnya.
BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina
BACA JUGA:Bangun Lapangan Padel dan Mini Soccer di THR, DPRD Surabaya: Perlu Survei!
Ia mengusulkan agar puskesmas dilibatkan untuk memantau kesehatan siswa penerima MBG dan akademisi untuk memantau perkembangan mental anak.