Bukber versus MBG: Antara Gizi, Tradisi, dan Nalar Negara

MASJID Gedhe Kauman, Yogyakarta, menawarkan pemandangan yang melampaui sekadar ritual keagamaan selama Ramadan. Di bawah naungan arsitektur Jawa yang megah, aroma gulai kambing yang melegenda bukan sekadar menu takjil. Ia adalah artefak budaya yang telah bertahan lebih dari setengah abad. 

Di tempat lain, Masjid Jogokariyan setiap hari mendemonstrasikan ketangkasan logistik dengan menyajikan 3.800 piring makanan secara presisi. Semua dihidangkan sepanjang Ramadan bagi umat Islam yang hendak berbuka puasa di masjid tersebut.

Fenomena itu bukan sekadar romantisme religius, melainkan sebuah tesis ekonomi yang kuat mengenai kekuatan modal sosial (social capital). Di tengah ambisi pemerintahan Prabowo Subianto mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat teknokratis dan top-down, model swadaya di Yogyakarta itu seharusnya menjadi pengingat bagi nalar fiskal kita. 

BACA JUGA:Tren Bukber Ramadan 2026: Restoran Ketatkan Sistem Reservasi, UMKM Banjir Pesanan

BACA JUGA:Bukber

Muncul pertanyaan, mengapa negara harus membebani APBN secara masif hingga mengorbankan pos anggaran lain jika di depan mata kita terdapat model pendanaan berbasis komunitas yang jauh lebih sehat dan berkelanjutan?

KETERGANTUNGAN APBN DAN BAHAYA ”CROWDING OUT”

Program MBG dengan sokongan APBN 2026 yang direncanakan secara kolosal memicu debat serius mengenai biaya peluang (opportunity cost). Anggaran MBG 2026 dirancang mencapai Rp335 triliun. 

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi Rp769,1 triliun dari sebelumnya Rp757,8 triliun. Sebagian anggaran pendidikan itu dialokasikan sampai Rp223 triliun untuk MBG. 

Alokasi triliunan rupiah itu berisiko memangkas anggaran sektor krusial seperti pendidikan. Memaksakan MBG masuk ke postur APBN yang sudah sesak adalah sebuah pertaruhan fiskal.

BACA JUGA:Rekomendasi Tempat Bukber Keren: Swiss-Belinn Airport Surabaya Hadirkan menu Kambing Guling

BACA JUGA:5 Rekomendasi Tempat Bukber Menarik di Surabaya

Secara teoretis, ketergantungan pada dana negara dalam skala ini berisiko memicu efek crowding out. Dalam ekonomi, fenomena tersebut terjadi ketika intervensi pemerintah yang terlalu dominan justru mematikan inisiatif dan partisipasi sektor swasta serta masyarakat. 

Bayangkan, jika piring-piring di sekolah sepenuhnya diisi negara, kekuatan kedermawanan warga, yang selama ini teruji dalam tradisi seperti di Masjid Kauman, bisa melemah. Masyarakat hanya akan menjadi penonton pasif (objek) daripada menjadi penggerak aktif (subjek).

Sumber: