MBG dan Upaya Membungkam Nalar Kritis

PENDIDIKAN adalah fondasi kemakmuran, bukan pelengkap kebijakan. Dunia PENDIDIKAN kini kehilangan fatsun, dari semula visi mulia mendidik pikiran beralih mengurusi perut. Bahkan, martabat guru direndahkan dengan menjadi ”budak” MBG. Salah satu sumber inti kehidupan adalah makanan, tetapi hanya dengan pendidikanlah manusia keluar dari ketergantungan. 

Negara hadir dengan memberi Makan Bergizi Gratis, anggaran yang fantastis mencapai ratusan triliun rupiah tiap tahun. Secara logika, itu adalah intervensi cepat untuk menahan rasa lapar dan menjaga stabilitas sosial. 

Namun, anggaran terlalu besar diarahkan untuk perut, menimbulkan pertanyaan elementer, apakah pemerintah meyelesaikan persoalan atau sedang menunda permasalahan.

BACA JUGA:Anatomi Kekuatan Affective Publics dalam Polemik MBG

BACA JUGA:Prabowo: MBG Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Perputaran Uang Rp10,8 Miliar per Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa anggaran negara lebih baik digunakan untuk program rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih daripada habis dikorupsi atau dihambur-hamburkan oknum pribadi korup. 

Narasi itu seakan men-downgrade kualitas Prabowo dan mengabaikan nalar publik, dari seratus parameter hanya dipakai satu atau dua.

Pendidikan saat ini sebenarnya tidak bertujuan membentuk orang cerdas atau memunculkan potensi dalam diri anak, tapi memaksa kita menjadi tunduk dan malas mempertanyakan. Pendidikan sejatinya adalah memproduksi nalar kritis. 

Sementara itu, sikap kritis adalah hal yang ditakuti oleh kekuasaan, apalagi oleh pemilik modal (kapitalisme) yang hanya bekerja dengan menggunakan tenaga kerja murah. Sekarang ini para penyelenggara negara kebanyakan adalah pengusaha, di situlah konflik kepentingan tidak bisa dihindari, seakan tidak punya kompas, gol apa yang ingin dicapai. 

BACA JUGA:Stop Menu Asal Kenyang di Etalase MBG: Kuliner Nusantara Jadi Solusi Food Healthy

BACA JUGA:Pertumbuhan Ekonomi: MBG Dorong Sektor Akmamin Melejit Hingga 13,14 Persen

Fenomena dunia pendidikan yang menjadi komoditas, atau sering disebut sebagai komodifikasi pendidikan, adalah pergeseran paradigma: pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak asasi manusia untuk mencerdaskan kehidupan, tetapi sebagai barang dagangan atau jasa ekonomi yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan.

Tesis Paulo Freire, pembelajar harus kritis karena pendidikan adalah alat pembebasan (bukan penindasan) yang bertujuan membangkitkan kesadaran kritis (conscientização). 

Pendidikan kritis menekankan pada dialog: siswa menjadi subjek aktif yang memahami realitas sosial, mempertanyakan struktur ketidakadilan, dan bertindak sebagai agen perubahan, bukan sekadar menghafal informasi. 

Sumber: