MBG dan Upaya Membungkam Nalar Kritis

BACA JUGA:Marak Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG, KSP Akui Banyak Celah dalam Sistem

BACA JUGA:Menakar Urgensi MBG atau Subsidi Pendidikan pada Sekolah Dasar, Menengah, dan Tinggi

Antitesis dari pemerintah, pendidikan terus didorong menghasilkan lulusan yang siap kerja, lulusan harus mampu menjawab tantangan dunia indurstri zaman sekarang. Di tengah ketidakpastian dunia kerja saat ini, satu kata menjadi mantra ampuh dalam dunia pendidikan. Yakni, relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dunia industri. 

MBG tidak hanya masuk ke sekolah, tetapi juga kampus. Setidaknya dua kampus (Unhas dan IPB) yang sudah bersedia mengelola SPPG. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan kampus dengan dalih memiliki relevansi erat dengan dunia kerja, terutama sebagai upaya menciptakan link and match antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri pangan serta kesehatan.  

Kampus adalah lembaga moral dan intelektual, bukan tempat proyek makanan. Bagi-bagi proyek kepada dunia kampus sangat mungkin mereduksi sikap kritis akademisi. 

Kalau para akademisi, cerdik-cendekia sebagai benteng terakhir pertahanan kewarasan bangsa ini ikut mengelola proyek MBG, tidak lagi ada ruang untuk mengkritisi bahkan harapan untuk eksistensi bangsa ini.

Kekhawatiran banyak pihak terkait porsi anggaran MBG yang terlalu besar kurang lebih mencapai Rp223 triliun atau 29 persen dari total anggaran pendidikan 2026, maka dana operasional seperti dana BOS bisa menjadi korban. Anggaran MBG Rp36 triliun sebenarnya mampu menyubsidi jutaan anak untuk mendapatkan akses sekolah gratis yang selama ini belum sepenuhnya terwujud.

Center of Ecconomic and Low Studies (Celios) membagi total anggaran MBG ke total anak yang ada di Indonesia secara langsung tanpa pembiayaan lain dan menemukan bahwa tiap anak semestinya mendapatkan Rp50 ribu per hari. 

Lima puluh ribu rupiah dikalikan 30 hari sama dengan Rp1,5 juta. Bisa dibayangkan, kualitas pendidikan seperti apa yang bisa didapatkan anak dengan anggran sebesar itu.

Menjadi keprihatinan, desain tata kelola yang ugal-ugal, bahkan cenderung absurd, yang sampai pada anak adalah tahu, tempe, lele marinasi yang setengah busuk, roti tanpa gizi, bahkan makanan basi. Hingga Mei 2026, tercatat setidaknya 33.626 pelajar menjadi korban keracunan dalam program MBG di seluruh Indonesia. 

Nalar kritis dunia pendidikan diuji dengan kebijakan pemerintah yang dipaksakan itu, kesadaran masyarakat tentang martabat yang melekat, kita bisa sama-sama mengambil tindakan untuk monolak program pemerintah jika tidak segera dievaluasi. 

Kita memilih harga pupuk murah, pendidikan dasar menengah gratis dengan kualitas dan sarana memadai, hunian terjangkau, BBM terjangakau, kesehatan masyarakat terjamin, serta honorer diangkat PNS. 

Sesuai mandat UUD ’45, pemerintah wajib menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Karena itu, wajar jika rakyat punya harapan lebih pada pemerintah. Namun, apakah dengan cara bagi-bagi proyek MBG hingga dunia kampus, itu bisa jadi indikasi sebagai uapaya mereduksi nalar kritis dunia pendidikan. 

Visi mulia dunia pendidikan-akamedik mendidik pikiran, lembaga yang menjadi kawah candradimuka moral dan intelektual di-downgrade untuk mengurusi perut. Itu mengaburkan marwah dan merendahkan martabat dunia pendidikan. (*)

*) Bambang Prakoso adalah dosen JIP FISIP UWKS, pengurus ICMI Jatim, ketua GPMB Jatim.

Sumber: