Bukber versus MBG: Antara Gizi, Tradisi, dan Nalar Negara

Kekuatan utama Masjid Jogokariyan dan Kauman terletak pada apa yang disebut Francis Fukuyama sebagai high-trust society. Di sana gulai kambing Kamis-Malam Jumat tetap tersedia selama 50 tahun tanpa setetes pun subsidi negara. Mengapa? Sebab, ada kepercayaan jamaah terhadap pengelola. 

BACA JUGA:Beberapa Alasan yang Bisa Digunakan untuk Menolak Ajakan Bukber

BACA JUGA:Bukber dan Pergeseran Makna, Dari Reuni Teman Lama hingga Ajang Pamer

Biaya transaksinya mendekati nol karena pengawasan dilakukan secara organik oleh komunitas, bukan oleh birokrasi berlapis dan rawan kebocoran. Jika MBG tetap dipaksakan menggunakan jalur APBN, kita tidak hanya menghadapi risiko inefisiensi, tetapi juga risiko korupsi yang melekat pada setiap proyek pengadaan barang dan jasa berskala nasional.

MENDULANG ”EMAS” MODAL SOSIAL 

Alih-alih menyedot dana APBN, pemerintahan sebaiknya memosisikan MBG sebagai sebuah gerakan nasional berbasis modal sosial. Potensi pendanaan dari masyarakat Indonesia sesungguhnya luar biasa. Negara kita berkali-kali dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia versi World Giving Index. 

Jika dikelola dengan semangat ”transparansi saldo nol” ala Jogokariyan, potensi partisipasi masyarakat hingga dana CSR perusahaan akan jauh lebih memadai untuk mendanai program gizi sekolah. Cara itu menghindari kita mengutak-atik anggaran pendidikan.

Model pengelolaan MBG masa depan harus dialihkan dari ”proyek pengadaan” menjadi ”pemberdayaan ekosistem”. Negara cukup bertindak sebagai fasilitator dan pembuat standar gizi, sementara eksekusi pendanaan dan penyediaan makanan diserahkan kepada unit-unit terkecil di masyarakat, seperti komite sekolah, UMKM lokal, dan lembaga filantropi daerah.

Dengan model itu, MBG tidak lagi menjadi beban fiskal yang memicu polemik. Sebaliknya, program tersebut akan menjadi instrumen untuk menghidupkan kembali gotong royong. 

Bayangkan, jika setiap sekolah memiliki kemitraan dengan peternak dan petani lokal yang didanai konsorsium filantropi daerah. Hasilnya bukan sekadar perut kenyang, melainkan juga rantai ekonomi lokal yang hidup secara organik. 

Anggaran 5,33 persen pertumbuhan pertanian yang diproyeksikan seharusnya tumbuh dari permintaan pasar lokal yang berdaya, bukan dari belanja pemerintah yang rentan terhadap fluktuasi politik.

Hingga saat ini, menjadikan APBN sebagai tulang punggung utama MBG adalah langkah yang berisiko tinggi dan kerap mengundang polemik. Belajar dari piring-piring gulai di Kauman, kita diingatkan bahwa martabat bangsa tidak dibangun dari ketergantungan pada anggaran negara, melainkan dari kemandirian warga yang saling bahu-membahu. 

Pemerintahan Prabowo memiliki kesempatan emas untuk mengubah arah kebijakan ini, jadikan MBG sebagai pilihan gerakan komunitas, bukan sekadar beban birokrasi. 

Dengan membebaskan APBN dari beban MBG, negara tetap bisa menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan anak-anak sekolah mendapatkan gizi terbaik dari tangan-tangan masyarakatnya sendiri. Wallahu a’lam bishawab. (*)

*) Yayan Sakti Suryandaru, dosen di Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga dan Pengurus Yayasan Masjid Sabilillah, Surabaya.

Sumber: