HARIAN DISWAY - Tahun depan, anggaran Kota Surabaya bisa dikatakan mengalami pengurangan Tunjangan Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp730 miliar.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menawarkan solusi efisiensi. Tapi bukan efisiensi ala potong gaji atau kurangi pegawai. Ia bicara soal aset-aset yang selama ini tertidur.
"Efisien bisa menjadi jalan keluar. Saya berharap ada optimalisasi aset yang saat ini masih banyak belum bekerja untuk PAD kita," kata Bahtiyar.
Bahtiyar menambahkan bahwa banyak tanah, banyak bangunan milik pemkot yang belum bekerja sesuai ketentuab. Bahkan, sebagian dipakai warga tanpa bayar, tanpa kontrak, tanpa kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
BACA JUGA:Moroseneng Berdenyut Lagi, DPRD Surabaya Desak Pemkot Bergerak!
BACA JUGA:Politik di Era Digital ala Pimpinan DPRD Surabaya Arif Fathoni: Scroll, Klik, dan Pertanggungjawaban
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiyar Rifai.-Martinus Ikrar Raditya-Harian Disway -
Bahtiyar mendorong agar pemkot membuat terobosan baru dengan menghadirkan inovasi platform digital berbasis website, semacam etalase daring aset milik pemerintah kota.
Tapi Bahtiyar tak cuma mengeluh. Ia punya ide untuk membuat e-commerce aset daerah. Sistemnya seperti penjualan barang di online shop.
Nantinya, semua difoto, diberi lokasi GPS, harga sewa, status kepemilikan, bahkan riwayat penggunaan. "Jadi masyarakat tidak perlu repot mencari," ujarnya.
"Kalau warga butuh tanah, tinggal buka website pemkot. Klik, lihat luasnya, harganya, apakah masih tersedia atau sudah dikontrak," jelasnya. Sederhana, tapi revolusioner.
Hal itu bukan cuma soal memudahkan warga. Ini soal transparansi. Selama ini, urusan sewa aset daerah sering jadi ladang calo. Ada yang tahu, dapat murah.
BACA JUGA:Komisi C DPRD Surabaya Bahas Eigendom di Jakarta, Pertamina Minta Pendampingan Kejati
BACA JUGA:Eks Lokalisasi Moroseneng Hidup Lagi, DPRD Surabaya Minta Pemkot Bertindak Tegas
Patung Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta di gerbang masuk Tugu Pahlawan Surabaya. -Sahirol Layeli/Harian Disway-