Yang tak tahu, tak dapat apa-apa. Dengan sistem digital, semua terbuka. Tak ada ruang untuk main belakang. Karena, harganya jelas, prosesnya jelas, dan datanya jelas.
Lebih dari itu, sistem itu bisa otomatis memperbarui data aset dari kelurahan hingga kota. Tak perlu lagi petugas bolak-balik membawa map tebal. Cukup lurah unggah foto lahan yang sudah dibersihkan, camat verifikasi, dan sistem langsung update.
Bahkan, nilai sewa bisa dihitung otomatis berdasarkan appraisal digital. Tapi tentu, hal itu tak bisa langsung direalisasikan.
BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina
Butuh pelatihan. Bahtiyar menekanka camat dan lurah harus diajari cara memfoto yang benar, mengisi metadata lokasi, mengunggah, dan memperbarui status aset.
"BPKAD harus turun tangan. Bikin bimtek. Jangan sampai websitenya jadi kuburan digital," katanya.
Karena pada akhirnya, anggaran turun bukan alasan untuk menyerah. Justru saat itulah kreativitas diuji. Dan Surabaya kini memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa birokrasi bisa lincah, transparan, dan produktif.
Aset tidur di Surabaya harus dibangunkan. Dan mungkin, dari situlah lahir sumber PAD baru yang bisa membangkitkan ekonomi Kota Pahlawan. (*)