HARIAN DISWAY- Panitia Kerja (Panja) Haji DPR telah menyetujui adanya penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 M sebesar Rp2 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya haji yang akan dibayar jamaah diperkirakan sekitar Rp53 juta.
Ya, Panja Haji DPR RI menggelar rapat secara tertutup pada Selasa malam, 28 Oktober 2025.
“Kita urai satu per satu. Komisi VIII sebetulnya punya hitungan masih bisa turun Rp2 juta lagi,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.
BACA JUGA:Usia Maksimal Pesawat Haji 15 Tahun, Kemenhaj: Demi Keselamatan Jamaah
BACA JUGA:Cuma Berkurang Rp1 Juta, Komisi VIII DPR Nilai Penurunan Biaya Haji Masih Terlalu Kecil
Penurunan biaya tersebut dapat terjadi karena adanya penurunan biaya transportasi pesawat dan komponen lainnya.
Marwan juga menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar rapat untuk mendengarkan laporan Panja Haji DPR.
Setelah itu, pihaknya akan memanggil Kementerian Haji dan Umrah untuk menyepakati BPIH dan Bipih yang telah dirumuskan pada hari ini Rabu, 29 Oktober 2025 siang.
“Karena sudah ada kesepakatan (Panja), maka kita akan rapat kerja hari ini. Hari ini kita akan sepakati dan mengumumkan keputusan Panja DPR–Pemerintah. Segera kita meminta pemerintah untuk mengumumkan dan memanggil jamaah yang akan berangkat tahun ini berdasarkan keputusan yang sudah disepakati,” katanya.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) juga mengusulkan BPIH tahun 2026 sebesar Rp88,4 juta. Usulan ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada Senin, 27 Oktober 2025.
BACA JUGA:Purbaya Pertimbangkan Penurunan Tarif PPN, Fokus Perbaiki Sistem Pendapatan
BACA JUGA:Dahnil Anzar Tegaskan Haji Mandiri Harus Melalui PIHK, Bukan Perorangan
“Untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH sebesar Rp88.409.365,45,” kata Dahnil.
Dari pernyataan tersebut, biaya haji yang akan dibebankan kepada jamaah haji diperkirakan sebesar Rp54.924.000. Dahnil menambahkan, usulan dari pemerintah itu masih akan dibahas bersama DPR hari ini.