JAKARTA, HARIAN DISWAY - Dukungan terhadap pengusulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto disuarakan oleh 2 organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.
Sejumlah petinggi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat bahwa Soeharto berjasa besar dalam perjalanan sejarah Tanah Air.
Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menilai Soeharto merupakan tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang kontribusinya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik, ekonomi, dan keamanan nasional.
“Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai pahlawan nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” ujar Dadang Kahmad dalam keterangannya kepada awakmedia di Jakarta, Rabu, 5 November 2025.
BACA JUGA:Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Ini Alasannya!
BACA JUGA:Soeharto sang Pahlawan
Dadang menjelaskan, Soeharto terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
Perang gerilya tersebut dianggap sebagai bukti Indonesia memiliki pemerintahan yang sah, meskipun Belanda pada saat itu telah menduduki sejumlah wilayah.
Selain itu, lanjut Dadang, masa pemerintahan Presiden Soeharto selama lebih dari 3 dekade juga diwarnai dengan pelaksanaan program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
Program tersebut dipercaya menjadi pondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama pada sektor pertanian, infrastruktur dasar dan peningkatan akses pendidikan pada masanya.
BACA JUGA:Prabowo Telaah 40 Nama yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
BACA JUGA:Prabowo Rangkul Oposan Era Soeharto
Dadang turut mengingatkan capaian swasembada beras pada 1980-an yang membuat Indonesia sempat keluar dari ketergantungan impor pangan.
Kebijakan Program Keluarga Berencana (KB) pada masa pemerintahan Soeharto juga dianggap berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi pada masa itu.
Meski begitu, Dadang menekankan bahwa dukungan tersebut bukan berarti mengabaikan kritik dan catatan sejarah yang terjadi selama rezim Soeharto berdiri. Dalam penilaian gelar kepahlawanan, menurut Dadang, kontribusi positif seorang tokoh terhadap keberlanjutan bangsa perlu ditempatkan sebagai pertimbangan utama.