“Harkamtibmas mendapatkan poin yang cukup bagus, artinya ada respons positif dari masyarakat terkait tugas pokok Polri di bidang harkamtibmas,” ucap Dedi.
Namun, dua fungsi lainnya, yakni gakkum dan pelayanan publik, justru mendapat catatan negatif dan harus segera diperbaiki.
“Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Pada bulan Februari, Maret, April kami sudah menemukan hal tersebut. Langkah-langkah ini harus segera kami perbaiki,” pungkasnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, Dedi menjelaskan adanya 11 permasalahan yang harus segera diselesaikan.
BACA JUGA:Polisi Temukan Senjata Mainan Bertuliskan Nama Brenton Tarrant di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta
BACA JUGA:Gandeng Damkar, Mahasiswa KKN Gelar Sosialisasi Tanggap Kebakaran di Kelurahan Gunung Anyar
“Dari invert looking, masyarakat melihat ada 11 permasalahan yang harus diselesaikan oleh polisi, baik itu kekerasan, pungli, penggunaan kekuatan secara berlebihan, dan lain sebagainya,” katanya.
Dedi menyebut bahwa masalah paling fundamental yang perlu dibenahi berada pada bidang penegakan hukum. Selain itu, mayoritas persoalan terjadi di tingkat daerah.
“Kami melihat bahwa kenapa masalah di polisi banyak sekali, baik dari Litbang Kompas maupun dari dumas, yaitu karena 62 persen permasalahan polisi ada di tingkat wilayah dan 30 persen di tingkat Mabes Polri,” tandasnya.
*) Mahasiswa magang Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya