JAKARTA, HARIAN DISWAY — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menggelar rapat evaluasi tahun berjalan, Rabu, 26 November 2025. Rapat tersebut membahas analisa dan evaluasi kinerja B11 tahun 2025.
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Nico Afinta. Agenda ini digelar untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana strategis kementerian.
Dengan begitu, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Capaian indikator kinerja utama juga dapat terpenuhi menjelang penutupan tahun anggaran.
Nico menegaskan pentingnya konsistensi evaluasi kinerja antar-unit sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pelaksanaan program. Evaluasi tersebut untuk mengukur dampak langsung layanan kepada masyarakat.
BACA JUGA:DJKI Dorong Pemilik Merek Lakukan Rekordasi untuk Cegah Masuknya Barang Palsu
Rapat evaluasi menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut untuk memperkuat koordinasi antar-unit-Dok.istimewa-
“Capaian kinerja tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran, tetapi dari kontribusinya dalam tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Andrieansjah memaparkan sejumlah capaian strategis. Salah satunya penguatan layanan Kekayaan Intelektual (KI) berbasis digital yang berperan dalam akselerasi kinerja periode B11.
“Progres kinerja B11 menunjukkan tren positif melalui percepatan layanan digital, penyelesaian target strategis nasional di bidang kekayaan intelektual, optimalisasi pelayanan publik, hingga penguatan penegakan hukum,” jelasnya.
BACA JUGA:DJKI Perkuat Pelindungan Indikasi Geografis Kerajinan Lewat Sinergi dengan Dekranas
BACA JUGA:DJKI Kupas Kepemilikan Karya Berbasis AI
Ia menambahkan pengembangan sistem informasi terpadu terus diperkuat. Langkah tersebut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi penyelenggaraan layanan KI.
Rapat juga menghasilkan beberapa langkah tindak lanjut untuk memperkuat koordinasi antar-unit. “Serta memastikan penyelesaian target akhir tahun dapat tercapai sesuai standar reformasi birokrasi dan tata kelola modern,” imbuh Nico.
Agenda tersebut dihadiri pejabat Eselon I, II, serta pimpinan teknis baik secara luring maupun daring.
Kementerian Hukum menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas kinerja yang berorientasi hasil. Serta mempercepat pelayanan publik yang akuntabel, profesional, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (*)