Satu Kebijakan, Dua Ruang Publik
ILUSTRASI Satu Kebijakan, Dua Ruang Publik.-Maulana Pamuji Gusti-Harian Disway-
SATU kebijakan dapat hidup dalam dua cerita yang berbeda. Di ruang resmi, ia hadir sebagai target, capaian, anggaran, perluasan layanan, dan evaluasi. Di ruang digital, kebijakan yang sama dapat hadir sebagai foto makanan, video dari sekolah, keluhan orang tua, pengalaman penerima manfaat, bahkan kemarahan ketika terjadi persoalan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan gambaran menarik tentang bagaimana dua ruang publik tersebut bekerja.
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Analisis Isu Publik Kesehatan Utama Periode 4–11 September 2026, yang dipublikasikan 17 September, mencatat 2.726 berita media massa dengan dominasi sentimen positif sebesar 89 persen. Sentimen positif tersebut terutama didorong pemberitaan mengenai respons bencana.
Pada periode yang sama terpantau 3.204 percakapan media sosial, dengan 54 persen bernada negatif. Dalam lanskap percakapan negatif itu, krisis keracunan MBG menjadi salah satu isu dominan dan menyebar di sejumlah daerah.
BACA JUGA:Rayuan Populisme, Dilema Kualitas Kebijakan Publik
BACA JUGA:Pakar Kebijakan Publik Unesa Soroti MBG, Antara Harapan dan Realita!
Pola serupa muncul dalam laporan Kemenkes periode 7–14 Agustus 2026. Dari 2.143 pemberitaan media massa, 68,9 persen bernada positif. Sebaliknya, dari 3.404 percakapan media sosial, 73,5 persen tercatat negatif. Isu pelayanan BPJS, keamanan pangan, serta keracunan MBG ikut membentuk percakapan kritis tersebut.
Angka tersebut tentu tidak boleh dibaca serampangan sebagai ”media positif, rakyat negatif”. Analisis sentimen bukan survei opini publik. Satu akun dapat menghasilkan banyak unggahan dan kelompok yang aktif di media sosial tidak otomatis mewakili seluruh masyarakat.
Namun, data tersebut memberikan sinyal penting, yakni realitas institusional dan realitas percakapan publik tidak selalu bergerak dalam arah yang sama.
Kebijakan Bertemu Pengalaman
Pemerintah membutuhkan angka. Tanpa data, kebijakan sulit diukur. Badan Gizi Nasional mencatat bahwa hingga 31 Agustus 2026 MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target 74,56 juta orang. Hingga 16 September, realisasi keseluruhan anggaran BGN mencapai Rp143,04 triliun dari pagu Rp229,75 triliun.
Capaian tersebut penting. Namun, masyarakat tidak mengalami kebijakan dalam bentuk persentase.
Seorang anak mengenal MBG melalui makanan yang tiba di sekolah. Orang tua menilainya dari kualitas dan keamanan makanan. Guru berhadapan dengan distribusinya. Pengelola dapur bekerja dengan standar kebersihan dan sanitasi.
Ketika muncul persoalan, pengalaman yang sangat lokal tersebut dapat berubah menjadi percakapan nasional dalam hitungan menit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: