Rayuan Populisme, Dilema Kualitas Kebijakan Publik

DALAM arena politik modern, retorika populisme kerap hadir sebagai strategi untuk menggalang dukungan dan memoles citra. Fenomena itu memicu dialektika: haruskah seorang pemimpin menjadi teknokrat yang efisien atau figur populis yang responsif?

Seorang pejabat yang dihadapkan pada tekanan elektoral dan tuntutan popularitas cenderung mengambil keputusan berbasis sentimen publik, alih-alih analisis mendalam atau data teknis. 

Program sosial instan, janji-janji yang menarik, atau proyek besar yang mencolok sering dirancang demi dampak cepat yang bisa dirasakan masyarakat. 

BACA JUGA:Ketahanan Partai Politik di Tengah Arus Populisme

BACA JUGA:Populisme ala Jokowi

Bantuan tunai besar atau proyek infrastruktur spektakuler yang diumumkan menjelang pemilu adalah contoh klasiknya. 

Walaupun memberikan kesan manfaat langsung, perencanaan dan pelaksanaannya yang tergesa-gesa justru menimbulkan risiko pada efektivitas dan keberlanjutan program.

Populisme memang membuat pejabat tampak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Namun, fokus berlebihan pada popularitas dapat mengesampingkan prinsip dasar kebijakan publik. 

BACA JUGA:Pakar Kebijakan Publik Unesa Soroti MBG, Antara Harapan dan Realita!

BACA JUGA:Debat Capres: Anies Konsisten Kritik Kebijakan Publik yang Dianggap Keliru

Menurut Thomas R. Dye (1972), kebijakan publik yang baik wajib mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. 

Saat populisme mendikte keputusan, prinsip-prinsip tersebut kerap tergeser. Akibatnya, program yang awalnya menjanjikan dampak positif justru menghadapi hambatan serius dalam penerapan. 

Publik barangkali puas di awal, tetapi tanpa fondasi perencanaan matang, manfaat jangka panjangnya bisa jauh dari harapan.

KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM BAYANG-BAYANG POPULISME

Sumber: