HARIAN DISWAY - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan kesiapsiagaan pemerintah dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pemerintah, kata Pratikno, terus bekerja maksimal dalam fase tanggap darurat sekaligus mulai menyusun langkah pemulihan jangka panjang bagi masyarakat terdampak.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana yang digelar di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, pada Minggu, 30 November 2025.
BACA JUGA:Respons Darurat Pertamina, Bantuan Pertama Mengudara ke Lokasi Bencana di Sumut
Pratikno menjelaskan bahwa meski penanganan darurat masih menjadi prioritas utama, pemerintah tidak menunggu lama untuk mulai merancang skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat bersamaan, kita juga mulai merancang untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penyiapan hunian sementara, serta penyiapan hunian tetap,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Tragedi Banjir dan Longsor Sumatera: Data Terbaru Korban dan Upaya Pemerintah---Dok. BNPB
Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyelesaian tanggap darurat dalam waktu dekat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera dimulai.
BACA JUGA:Prabowo Tinjau Langsung Lokasi Banjir Sumatera, Pastikan Respons Darurat Berjalan Cepat
Ia menegaskan pentingnya percepatan pemulihan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
"Agar masyarakat segera pulih dan beraktivitas seperti biasa. Agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” tambahnya.
Di sisi lain, Pratikno mengakui bahwa pemerintah menemukan sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait pengerahan alat berat ke sejumlah lokasi yang terdampak parah.
BACA JUGA:Dapur MBG Dialihkan Jadi Dapur Umum untuk Korban Banjir Sumut
Kondisi geografis yang sulit serta akses yang terputus membuat mobilisasi peralatan teknis membutuhkan waktu lebih lama. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus mencari cara untuk mempercepat penanganan.
“Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tetapi akan terus-menerus kita upayakan,” tegasnya.