HARIAN DISWAY - Hak asasi manusia selalu dibicarakan, tetapi tidak selalu dipahami secara menyeluruh. Banyak hak dasar yang justru luput dari perhatian sehari-hari.
Dalam berbagai laporan organisasi HAM internasional, beberapa hak penting dinilai masih sering terabaikan.
Kondisi ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang masih bergulat dengan ketidaksetaraan.
1. Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan
Hak atas identitas merupakan fondasi dasar bagi setiap individu. Tanpa identitas resmi, seseorang sulit mengakses layanan publik yang semestinya tersedia untuk semua orang.
BACA JUGA:Sejarah Hari Hak Asasi Manusia Internasional, 10 Desember 2024
BACA JUGA:TKN: Prabowo Gibran Akan Perjuangkan Hak Asasi Digital
Di Indonesia, masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran resmi. Misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada sekitar 50 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran
Anak-anak yang tidak memiliki dokumen identitas rentan terputus dari pendidikan dan layanan kesehatan. Situasi ini juga membuat mereka berada dalam posisi yang rawan eksploitasi.
UNICEF secara konsisten menekankan bahwa identitas adalah pintu awal perlindungan anak. Namun, di banyak negara, pencatatan kelahiran masih terkendala faktor ekonomi dan geografis.
2. Hak atas Pendidikan yang Layak
PENDIDIKAN yang layak masih menjadi hak dasar yang belum dinikmati semua anak, meski menjadi kunci utama untuk membuka masa depan yang lebih baik.-istock-
Pendidikan memang mudah dibicarakan, tetapi tidak mudah diakses oleh semua orang. Di sejumlah wilayah, anak-anak masih menghadapi hambatan untuk bersekolah karena kemiskinan, akses transportasi, atau minimnya fasilitas.
BACA JUGA:HRW Rilis Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Atas Serangan Hamas ke Israel 7 Oktober 2023
BACA JUGA:Wamenkum: KUHAP Baru Jadi Instrumen Kunci Jaga HAM
Laporan Komnas Perlindungan Anak menunjukkan dari 26,3 juta anak usia sekolah, sekitar 2,5 juta orang tidak dapat menikmati pendidikan dasar.
UNESCO melaporkan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan global. Anak di pedesaan, daerah konflik, atau kelompok rentan sering kali berada di garis belakang dalam kesempatan pendidikan.
Ketika hak atas pendidikan terabaikan, kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup pun ikut hilang. Padahal pendidikan adalah salah satu cara paling efektif memutus rantai kemiskinan.
3. Hak atas Kesehatan yang Memadai
Hak atas kesehatan mencakup akses pada layanan medis, lingkungan sehat, hingga informasi kesehatan yang akurat. Namun, ketimpangan masih terlihat di banyak tempat.
BACA JUGA:AMMI: Kasus Ira Puspadewi Berpotensi Pelanggaran HAM oleh Aparat Hukum
BACA JUGA:Menkum HAM Sahkan Kepengurusan PPP, Mardiono Resmi Mendapat Legitimasi, Kubu Lawan Menolak
Orang-orang di wilayah terpencil sering kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar. Kondisi ini diperburuk oleh akses transportasi yang terbatas atau fasilitas medis yang minim.
Komnas Perlindungan Anak melaporkan ada 10 juta anak balita yang mengalami kekurangan gizi, dengan 2 juta di antaranya dalam kondisi gizi buruk. Angka ini menggambarkan tidak terpenuhinya hak atas kesehatan dan asupan gizi yang layak.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan bahwa hak kesehatan bukan hanya tentang rumah sakit, tetapi juga tentang kesempatan hidup sehat sejak awal.
Ketika hak kesehatan diabaikan, kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak.
BACA JUGA:Kasus HAM Berat Akan Diusut
BACA JUGA:Delapan Bulan, 1.367 Pengaduan Masuk Kemenkum HAM
4. Hak atas Lingkungan yang Bersih dan Aman
Lingkungan hidup yang baik kini diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Namun, kerusakan lingkungan justru semakin sering terjadi.
Polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat. Di beberapa kasus, warga yang memperjuangkan kelestarian lingkungan justru menghadapi intimidasi.
UN Human Rights menegaskan bahwa ancaman terhadap lingkungan sama halnya dengan ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. Sayangnya, penegakan hak lingkungan masih belum merata.
5. Hak atas Kebebasan Berekspresi
KEBEBASAN berekspresi harus dijaga agar masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan kritik tanpa rasa takut, sebagai bagian dari ruang demokrasi yang sehat.-istock-
Kebebasan berbicara menjadi salah satu indikator utama demokrasi yang sehat. Namun hak ini juga cukup sering terhambat, baik secara halus maupun terang-terangan.
BACA JUGA:Komnas HAM Sebut Tewasnya Ojol Dilindas Rantis Brimob Dugaan Pelanggaran HAM Berat
Di beberapa negara, warga yang menyuarakan kritik sosial atau politik menghadapi pembatasan. Sementara itu, kelompok jurnalis, aktivis, dan akademisi sering merasakan tekanan saat menyampaikan pendapatnya.
Kebijakan atau tindakan yang membatasi suara publik dapat mempersempit ruang demokrasi dan menghambat diskusi yang sehat.
Ketika kebebasan berekspresi tidak terjamin, masyarakat kehilangan kesempatan untuk menyampaikan kritik, memberi masukan, dan terlibat dalam proses pembangunan negara.
Mengapa Pengabaian Ini Berbahaya?
Pengabaian hak asasi tidak hanya berdampak pada satu individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika satu hak terlanggar, sering kali hak lain ikut terpengaruh.
BACA JUGA:Komnas HAM Bantah Fadli Zon soal Mei 1998, Tegaskan Fakta Pemerkosaan dalam Sejarah
BACA JUGA:Komnas HAM Tunggu Kejelasan Proyek Penulisan Ulang Sejarah Kementerian Kebudayaan
Misalnya, tanpa identitas, seseorang kehilangan akses pendidikan dan kesehatan. Tanpa lingkungan bersih, hak atas kesehatan juga terancam. Semua hak ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Kesadaran Kolektif sebagai Kunci Perubahan
Upaya pemenuhan hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga berperan penting dalam memastikan tidak ada hak yang diremehkan atau dilupakan.
Meningkatkan literasi HAM dapat menjadi langkah awal. Dukungan terhadap kebijakan yang menghormati hak dasar juga dapat memperkuat perlindungan bagi semua orang.
Meski perubahan tidak bisa terjadi seketika, kesadaran yang terus dibangun akan membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. (*)
*) Mahasiswa magang dari Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya