SURABAYA, HARIAN DISWAY- PKB mengusulkan ada revisi dalam sistem politik dalam pemilu di Indonesia. Khususnya dalam pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD, Jumat 19 Desember 2025.
Statement itu disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur di Hotel JW Marriott, Surabaya. ”Saya sudah berdiskusi dengan Pak Presiden. Lalu mengusulkan, untuk ada pemilihan tidak langsung di Pilkada,” katanya.
Saat itu, Cak Imin sapaan akrabnya, mengusulkan ada dua mekanisme pemilihan. Yakni untuk Gubernur dipilih langsung oleh Presiden. Sementara tingkat Bupati Wali Kota, dipilih oleh DPRD.
Namun, dalam diskusi itu, Presiden belum setuju. Sebab, jika langkah tersebut dilakukan, presiden khawatir, dianggap tidak pro demokrasi. ”Beliau mungkin khawatir, apalagi melihat background beliau,” paparnya.
BACA JUGA:Usulan Cak Imin Hapus Pilkada Langsung Tuai Respons DPR
Dalam diskusi itu, akhirnya Cak Imin mengusulkan jalan tengah. Yakni pemilihan kepala daerah, utama setingkat gubernur, dipilih oleh DPRD.
Ada beberapa alasan yang membuat PKB mengusulkan pilkada tak langsung tersebut. Salah satunya, ongkos politik yang terlalu mahal bagi pemilih Gubernur. Namun, tak sesuai dengan kewenangannya. ”Biaya mahal, kewenangan tak seberapa,” celetuknya.
Pemilihan Ketua DPW PKB Jatim dihadiri Ketua Umum PKB-Boy Slamet-Harian Disway
Usulan ini, kata Cak Imin bukan tanpa dasar. Banyak kepala daerah, utamanya mengeluhkan ini. Mereka mengeluh ongkos politik terlalu tinggi.
BACA JUGA:Keterwakilan Perempuan bila Pilkada Tak Langsung
Selain kepala daerah, pembahasan mengenai rencana mengubah sistem politik, utamanya pilkada juga dibahas oleh banyak partai politik. Semua parpol, katanya, telah menyadari ini.
”Bahwa dalam paket- paket pemilu itu, ada yang tak produktif,” celetuknya. Untuk itu perlu ada revisi. Termasuk pada sistem demokrasi lain yang tidak efektif, sebaiknya memang diganti.
Dalam pidato arah politik itu, Cak Imin juga membahas soal sistem politik secara luas yang perlu dibenahi. Sebab, banyak kasus, orang sudah diganti, tapi tetap mengalami masalah. ”Siapapun kalau dicemplungkan ke situ, pasti kena juga,” tambahnya.
Sebelumnya, Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar juga mengungkapkan hal serupa. Katanya, kader PKB di Jatim yang sepakat dengan usulan partai mengenai pemilihan tidak langsung tersebut.
BACA JUGA:Muswil PKB Jatim: Prestasi Gemilang karena Kaderisasi Matang
”Kita sepakat, gubernur dipilih oleh DPRD,” katanya saat membuka pidato Muswil PKB Jatim.
Ketum PKB Muhaimin Iskandar Saat Hadiri Muswil PKB Jatim di JW Marriot, Jumat 19 Desember -Boy Slamet Disway -
Dia pun sempat berseloroh. Akibat, sistem politik langsung selama ini berjalan, komunikasi antara Gubernur dan legislatif tak berjalan. Banyak anggota DPRD Jatim mengeluh, tak bisa berkomunikasi dengan Gubernur.
”Katanya Bu Untari begitu,” ucap Halim, sambut tawa peserta Muswil. Ya, di acara tersebut, hadir pula perwakilan dan pimpinan daerah dari berbagai parpol. Termasuk Sri Untari Bisowarno, yang menjadi Sekretaris DPD PDIP Jatim.
Halim juga sempat melempar canda kepada Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak yang hadir. ”Kalau dilihat senyumnya. Pak Emil sepertinya setuju dengan usulan ini,” celetuknya, yang sekali lagi disambut tawa.
Ketua Fraksi PKB Jatim Fauzan Fuadi menyambut antusias arahan Cak Imin soal usulan pilkada tersebut. ”Kami sangat setuju. Wong beliau pimpinan kami,” katanya kepada Harian Disway.
Fauzan menyakini bahwa usulan DPP PKB itu sudah melalui banyak pertimbangan dan pengalaman di lapangan. Termasuk usulan mengenai Pildaka dipilih anggota dewan. ”Besar harapan kami, usulan tersebut bisa terlaksana,” katanya.(Edi Susilo-Quinnie Nurahmah)