BACA JUGA:Pesan Ekologis untuk Capres-Cawapres Terpilih: Fenomena Banjir Jakarta dan Kegagapan Ekologis
Al-Qurtubi menegaskan bahwa perusakan tanah, air, dan sumber kehidupan yang menghilangkan manfaat publik termasuk fasād meski dilakukan dengan legitimasi kekuasaan.
Bahkan, Ibnu Taymiyyah menempatkan kerusakan ekologis sebagai bentuk kezaliman struktural karena menghilangkan hak generasi lain atas sumber kehidupan.
Pembacaan itu diperluas oleh pemikir kontemporer. Yusuf Al-Qardawi, misalnya, mengaitkan larangan fasād fī al-arḍ dengan kewajiban menjaga lingkungan sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah.
BACA JUGA:Darurat Iklim Memanggil Pemimpin Berkecerdasan Ekologis (1): Menuju Green Leadership
BACA JUGA:Darurat Iklim Memanggil Pemimpin Berkecerdasan Ekologis (2): Kampanye Bertema Lingkungan
Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa pembangunan yang menimbulkan kerusakan luas dan berjangka panjang tidak dapat dibenarkan secara etis sekalipun membawa keuntungan ekonomi sesaat. Dengan kata lain, kemajuan yang merusak fondasi kehidupan justru menyalahi tujuan hukum itu sendiri.
MEMBACA KEBIJAKAN SECARA LEBIH ARIF
Berangkat dari kegelisahan tersebut, tulisan ini mengajukan pendekatan qirāʾah muʿāṣirah fī al-aḥkām, sebuah cara membaca hukum yang kritis, proporsional, dan berkeadilan.
Pendekatan itu merupakan gagasan penulis, terinspirasi dari pemikiran Muhammad Shahrur dalam Al-Kitāb wa Al-Qur’ān: Qirāʾah Muʿāṣirah (1990), yang menekankan pentingnya memahami hukum secara dinamis, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan nyata.
Dalam kerangka itu, hukum tidak berhenti pada legalitas formal. Ia diuji melalui dampaknya terhadap kehidupan: apakah kebijakan mencegah kerusakan, menjaga keseimbangan, dan melindungi kepentingan bersama dalam jangka panjang.
Prinsip larangan fasād fī al-arḍ menjadi kriteria etik untuk menilai kebijakan publik, bukan sekadar norma moral abstrak.
Cara baca itu menempatkan konteks sebagai faktor kunci. Kawasan ekologis sensitif tidak dapat diperlakukan dengan logika pembangunan yang sama dengan wilayah lain. Ketika konteks diabaikan, pembangunan berisiko melahirkan ketidakadilan baru –baik bagi masyarakat hari ini maupun generasi yang akan datang.
Di sanalah hukum dan kebijakan dituntut untuk hadir sebagai penjaga keseimbangan, bukan sekadar fasilitator pertumbuhan.
Dalam perspektif kebijakan publik, negara memegang peran sentral sebagai pengelola amanah bersama. Evaluasi izin yang ketat, pengawasan dampak lingkungan yang substantif, serta keberanian untuk mengoreksi keputusan yang keliru merupakan bagian dari tanggung jawab tersebut.
Pembangunan berkelanjutan menuntut kehati-hatian moral, bukan sekadar percepatan administratif.