Stationary Bandit

TERMINOLOGI stationary bandit (perampok menetap) dipopulerkan Marcus Olson, digunakan sebagai metafora untuk menjelaskan sebagian perampok yang jadi penguasa sekalipun bersifat eksploitatif, tapi melembagakan perampokannya menjadi pajak atau perolehan teratur. Sambil pada saat yang sama men-delivery barang publik semacam keamanan, payung hukum, dan infrastruktur dasar. 

Hal itu dilakukan agar warga bisa tetap produktif sehingga bisa diperas dan dirampok berkelanjutan dan bahkan lebih besar di masa depan.

Jadi, institusi negara tetap digunakan. Oleh sebab itu, negara tampak berfungsi seperti biasa. Tapi, fungsi tersebut lebih diarahkan untuk menjaga keberlanjutan kekuasaan dan perolehan rente ekonomi. Tidak berfungsi melayani publik secara merata.

Konsep stationary bandit itu masih relevan dan krusial. Sebab, banyak negara sekarang menghadapi gejala serupa. Meskipun wujudnya lebih halus. Di mana ekstraksi ekonomi dilakukan dengan cara yang lebih canggih. 

Eksploitasi tak selalu kasar dengan perampasan langsung. Tetapi, melalui rente, monopoli, patronase, korupsi politik, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok penguasa.

Dan, legitimasi politiknya dijaga lewat penyediaan barang publik. Penguasa tetap membangun jalan, sekolah, program sosial dan populis, dan lain-lain demi memperoleh dukungan. Namun, distribusi manfaatnya nyaris tidak adil.

Beberapa analis dengan tajam melihat ciri-ciri utama negara sekarang yang terjangkiti stationary bandit.

Ciri pertama, hukum dan kebijakan dibuat tidak untuk perlindungan warga secara setara. Tapi, lebih banyak dirancang untuk melindungi kepentingan penguasa dan kelompok oligarkinya. Negara seolah taat hukum, tetapi hukum tersebut dirancang dengan membajak pembuatan aturan hukumnya dan disesuikan dengan kebutuhan penguasa dan oligarkinya.

Ciri kedua, pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasiltas publik tetap berjalan. Namun, dengan tujuan tersembunyi untuk melayani jalur pasokan bisnis penguasa dan oligarkinya. Atau, sekadar menjaga tingkat kepuasan minimum warga agar tak timbul pergolakan politik.

Ciri ketiga, kekuasaan politik dijadikan instrumen pertukaran ekonomi. Oleh sebab itu, sebagian besar kebijakan negara diarahkan untuk mengembalikan biaya politik dan mengamankan proyek-proyek negara bagi lingkaran internal penguasa.

Secara normatif, stationary bandit pastilah buruk bagi negara. Meski demikian, tak mungkin menghapusnya secara total dari kehidupan negara yang telanjur terjangkiti. Sebab, logika stationary bandit itu adalah basis genetis dari kelahiran negara. 

Selama ada pemisahan antara penguasa pemerintahan dan rakyat, kemungkinan bergesernya perilaku penguasa pemerintahan menjadi stationary bandit amatlah potensial.

Walau demikian, peluang untuk membatasinya secara signifikan sangat terbuka. Pasalnya, stationary bandit akan bertransformasi menjadi demokrasi yang terkonsolidasi jika penguasa tak lagi punya insentif mengekstrak rente ekonomi untuk kepentingan pribadi, dan terpaksa harus tunduk pada hukum dan pengawasan publik.

Sejauh kisah sukses yang terhimpun dari pengalaman banyak negara, setidaknya ada tiga cara yang paling efektif untuk menangkal dan sekaligus mengatasi stationary bandit.

Sumber: