Harga Bus Listrik Masih Mahal, MTI Usul Subsidi Motor Listrik Dialihkan

JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pengembangan transportasi umum berbasis listrik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dari sisi harga bus listrik yang masih terlalu tinggi.

Padahal, pemerintah pusat telah mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 1 persen untuk bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Namun hal tersebut dinilai belum mendorong pemerintah daerah beralih ke moda transportasi umum tersebut.

BACA JUGA:Bimasakti UGM Ukir Prestasi Terbaik di Formula SAE Italy 2026, Tembus Peringkat 5

BACA JUGA:Xiaomi luncurkan SUV EREV SkyNomad N70 dan N90, Fiturnya Keren! Yakin Tetap Beli Palisade atau SantaFe?

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai insentif untuk bus listrik sebagai angkutan umum memberi dampak jauh lebih luas Dibandingkan kendaraan pribadi.

"Alokasi anggaran negara pun menjadi lebih berkeadilan sosial karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah," kata Djoko, Sabtu, 19 September 2026.

Usulan tersebut merujuk pada alokasi anggaran sekitar Rp3 triliun yang disiapkan pemerintah untuk mendukung target satu juta unit sepeda motor listrik melalui skema subsidi Rp3 juta per unit.

BACA JUGA:Menteri PU Dody Hanggodo Berhentikan PPPK Tersangka Kasus Ganja

BACA JUGA:Prabowo Serukan Free Palestine di 1 Abad Gontor, Dikalungi Keffiyeh Dubes Palestina

Djoko menilai dana sebesar itu akan jauh lebih optimal jika dialihkan untuk memperkuat transportasi umum.

"Subsidi APBN/APBD untuk bus listrik dapat dinikmati oleh ribuan orang per unit setiap harinya," ujarnya.

Berbeda dengan subsidi motor listrik pribadi yang manfaatnya berhenti pada satu pemilik kendaraan semata. Ia bahkan menilai kebijakan subsidi motor berisiko kurang tepat sasaran.

BACA JUGA:Tersangka Penendang Wanita di Sency Tak Kenal Korban, Polisi: Tidak Ada Pengaruh Minuman

Sumber: disway.id