Imigrasi Juanda Gagalkan Dua WNI Diduga Calon Tentara Bayaran Rusia
Dua WNI (empat dan lima dari kiri) diamankan petugas usai diduga calon tentara bayaran di Rusia.-Humas Imigrasi Juanda-
SIDOARJO, HARIAN DISWAY - Tak sedikit warga di Tanah Air diduga telah terjebak perekrutan ilegal tentara bayaran di Rusia.
Itu, setelah sebelumnya terdapat belasan warga dikabarkan telah berangkat, kini petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua WNI lain yang terindikasi akan bergabung dalam konflik tersebut.
Penindakan terjadi pada Rabu, 18 November 2026. Kedua WNI tersebut tertangkap saat hendak melakukan perjalanan dengan rute yang mencurigakan.
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan. Keduanya berdalih hendak berlibur ke Thailand selama sepuluh hari dengan transit di Singapura.
Namun, kecurigaan menguat setelah petugas menemukan riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026 yang tak sesuai dengan cerita awal.
BACA JUGA:Transformasi Imigrasi Juanda: Penegakan Hukum Tegas dan Pelayanan Prima di 2026
BACA JUGA:WNA Suriah di Sidoarjo Ditangkap: Palsukan Dokumen Imigrasi hingga Diduga Cabuli Karyawan Pria
Dalam pemeriksaan mendalam, terungkap tujuan akhir mereka bukanlah Thailand, melainkan Rusia. Kedua WNI mengaku menerima tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) melalui media sosial Facebook.
"Bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi kuat pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer atau tentara bayaran," kata Agus.
Adanya temuan tersebut, petugas bergegas menerbitkan status Not OK to Board (penundaan keberangkatan). Kedua WNI kemudian diserahkan kepada Satgas Pengamanan dan Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut, terkait dugaan tindak pidana perekrutan ilegal.
Sementara, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko, mengimbau agar warga tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar yang beredar di media sosial. Apalagi tanpa verifikasi legalitas dan kejelasan prosedur.
Hendarsam juga menekankan risiko yang dihadapi sangat fatal. Selain ancaman keselamatan nyawa di medan perang, WNI juga terancam kehilangan status kewarganegaraannya.
Hal itu diatur dalam Pasal 23 huruf d UU Nomor 12 Tahun 2006, di mana WNI dapat kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang kehilangan kewarganegaraan dan menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Konsekuensinya sangat besar bagi masa depan," kata Hendarsam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: