Ketika Islam Dilekatkan kepada Kekuasaan

BUKU berjudul Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam kembali menjadi perbincangan publik. Buku itu dikabarkan menguraikan bagaimana nilai-nilai Islam tecermin dalam kehidupan pribadi, perjalanan militer, dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

Namun, persoalan buku itu tidak berhenti pada isinya. Judul, momentum penerbitan, figur yang terlibat, dan lembaga yang menjadi tempat peluncurannya membentuk pesan simbolis yang jauh lebih besar. 

Islam Bukan Milik Seorang Tokoh

Frasa ”Islam ala Prabowo” segera mengundang pertanyaan. Dalam bahasa populer, kata ”ala” dapat dimaksudkan sebagai ”menurut cara” atau ”sebagaimana dipraktikkan”. Kita mengenal ungkapan Islam Nusantara, Islam berkemajuan, atau keberagamaan ala tokoh tertentu. Karena itu, judul tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan salah secara teologis.

Akan tetapi, kata-kata tidak pernah berada dalam ruang hampa. Ketika kata ”Islam” dilekatkan kepada nama seorang presiden yang sedang berkuasa, muncul risiko personalisasi agama. Seolah-olah terdapat satu corak Islam yang memperoleh tempat istimewa karena disandarkan kepada penguasa.

BACA JUGA:Islam ala Prabowo

BACA JUGA:NU, Islam, dan Diplomasi Dunia

Padahal, dalam pandangan Islam, bukan agama yang harus disesuaikan dengan penguasa. Justru ucapan, perilaku, dan kebijakan penguasalah yang harus diuji dengan nilai agama. Islam berdiri sebagai sumber moral yang melampaui individu, jabatan, partai, dan periode pemerintahan.

Apresiasi atau Glorifikasi?

Sebuah buku mengenai pemimpin dapat menjadi karya ilmiah, biografi, refleksi keagamaan, atau alat pembentukan citra. Perbedaannya terletak pada metode, kelengkapan data, keberanian menghadirkan berbagai perspektif, dan independensi penulisnya.

Apabila buku hanya mengumpulkan kisah-kisah yang menguntungkan tokoh, memilih testimoni yang memuji, dan menghubungkan hampir setiap tindakan politiknya dengan nilai agama, pembaca berhak mempertanyakan apakah buku tersebut merupakan kajian kritis atau glorifikasi.

Karya intelektual tidak cukup hanya menyampaikan apa yang baik. Tetapi, juga harus berani menguji jarak antara gagasan dan kenyataan. Jika seorang pemimpin disebut memperjuangkan keadilan, misalnya, buku perlu memperlihatkan bagaimana keadilan itu diterjemahkan dalam kebijakan hukum, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah.

BACA JUGA:Syukur Journaling Islami, Rahasia Hidup Lebih Tenang

BACA JUGA:Parenting Islami di Tengah Tantangan Digital

Sumber: