Ketika Islam Dilekatkan kepada Kekuasaan

Jangan Mengadili Buku sebelum Membacanya

Kendati demikian, sikap kritis juga harus memenuhi etika keilmuan. Kita tidak selayaknya menghakimi seluruh isi buku hanya berdasarkan judul, foto peluncuran, dan pemberitaan media. Kritik yang bertanggung jawab mengharuskan kita membaca bukunya, memeriksa sumbernya, menilai metode penulisannya, serta membedakan fakta, interpretasi, dan pujian.

Ada dua sikap ekstrem yang sama-sama perlu dihindari. Pertama, menerima seluruh narasi buku sebagai kebenaran hanya karena diluncurkan oleh tokoh dan lembaga terhormat. Kedua, menolaknya sebagai propaganda sebelum membaca dan memeriksa isinya.

Agama Harus Mengoreksi Kekuasaan

Persoalan mendasar yang perlu kita renungkan bukan sekedar boleh atau tidaknya menggunakan judul Islam ala Prabowo. Pertanyaan yang lebih penting: apakah agama sedang dipakai untuk menilai kekuasaan atau justru dipergunakan untuk mengesahkan kekuasaan?

Sejarah mengajarkan bahwa hubungan agama dan kekuasaan selalu mengandung dua kemungkinan. Agama dapat menjadi kekuatan profetik yang membela keadilan dan mengingatkan penguasa. Namun, agama juga dapat dijadikan bahasa simbolis untuk memperindah citra politik.

Di sinilah kaum cendekiawan, ulama, dan lembaga umat memikul tanggung jawab besar. Mereka harus dekat dengan persoalan rakyat, tetapi tetap menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan. Mereka dapat mendukung pemerintah, tetapi tidak boleh kehilangan kebebasan untuk mengoreksinya.

Islam tidak membutuhkan nama seorang penguasa untuk menjadi agung. Justru penguasalah yang membutuhkan nilai-nilai Islam agar kekuasaannya berjalan adil, amanah, dan berpihak kepada mereka yang lemah. (*)

*) Ulul Albab adalah akademisi dan aktivis ICMI Orwil Jawa Timur.

Sumber: