JAKARTA, HARIAN DISWAY - Isu reshuffle kabinet menghangat karena munculnya berbagai spekulasi mengenai evaluasi terhadap kinerja para menteri.
Partai Golkar dan PDIP menyampaikan tanggapan yang berbeda terkait potensi reshuffle yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, partainya akan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada presiden.
Menurutnya, reshuffle merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem pemerintahan dan merupakan hak prerogatif presiden untuk menjaga kinerja kabinet.
"Kalau misalnya terjadi evaluasi, kemudian penilaian kinerja terhadap kader-kader yang kami kirim, ya kami sepenuhnya menyerahkan kepada Pak Prabowo," ujar Doli kepada wartawan di Jakarta pada Selasa, 27 Januari 2026.
BACA JUGA:Regulasi F1 2026 Reshuffle Besar: Bisakah Red Bull–Ford Kuasai Era Mesin Hybrid Baru?BACA JUGA:Setrum Politik Presiden: Reshuffle Menteri Tidak Berada di Ruang Hampa
BACA JUGA:Setrum Politik Presiden: Reshuffle Menteri Tidak Berada di Ruang Hampa
Ia juga menegaskan bahwa presiden selalu memantau kinerja para menterinya untuk memastikan program-program yang telah dijanjikan saat kampanye dapat terlaksana secara optimal.
Doli menilai kinerja Kabinet Merah Putih ikut menentukan citra dan keberhasilan presiden. Sehingga evaluasi secara berkala menjadi bagian penting dalam pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
"Tentu Presiden ini perlu perform gitu. Nah perform itu kan termasuk adalah performance kabinetnya," ujarnya.
BACA JUGA:Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet dalam 11 Bulan, Pakar UGM: Belum Matang dan Bisa Terjadi Lagi
BACA JUGA:Prabowo Kirim Surat Terima Kasih ke Menteri yang Kena Reshuffle, Tradisi Baru di Pemerintahan
Golkar pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, kendati ada kemungkinan kader partainya terdampak reshuffle dan dukungan terhadap pemerintah merupakan keputusan institusional.
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) memilih fokus pada substansi kebijakan daripada terfokus pada isu reshuffle.
"Kalau PDI Perjuangan lebih tertarik isu kepentingan rakyat," ujar politikus PDIP Andreas Hugo Pareira kepada awak media di Jakarta, Rabu, 28 Januari 2026.