Kini lebih mirip dengan wifi publik. Semua orang boleh terkoneksi. Siapa saja boleh mengakses jaringan. Meski risikonya jaringan menjadi lebih ramai dan kompleks. Bahkan, bisa mengganggu koneksi dan menjadikan akses internet menjadi tidak lancar.
Nah, apakah pergeseran cara Presiden Prabowo dalam merespons kritik masyarakat itu menggambarkan perubahan tersebut? Yang pasti, cara akomodatif dan merangkul merupakan fenomena yang lazim di dalam politik presidensial.
Namun, pertanyaan menarik masih perlu dikemukakan. Apakah itu menandai politik stabilitas menjadi orientasi baru kekuasaan saat ini? Apakah itu berarti pergeseran dari politik mobilisasi massa menuju politik konsolidasi kekuasaan?
BACA JUGA:Prabowo Rangkul Oposan Era Soeharto
BACA JUGA:Abolisi, Amnesti, dan Hat-trick Prabowo
Jika melihat kabinet gemuk yang mewarnai awal pemerintahan Presiden Prabowo, jelas itu transformasi dalam cara melihat Presiden Prabowo tentang kekuasaan. Mereka yang dirangkul menjadi bagian dari kekuasaan mencerminkan hal tersebut. Mereka yang selama ini dikenal mengedepankan politik aliran pun dirangkulnya.
Terhadap berbagai kritik yang diarahkan kepadanya, dianggap sebagai dinamika yang perlu dikelola. Bukan dilihatnya sebagai ancaman ideologis. Karena itu, responsnya pun cenderung dibingkai ke dalam narasi persatuan nasional, kepentingan negara jangka panjang, serta stabilitas politik dan ekonomi.
Hal itu tampak sekali dalam cara presiden menjelaskan tentang keiikutsertaannya dalam BOP. Hampir semua pihak yang diundang presiden untuk menjelaskan hal tersebut, mereka lantas memahami keputusan pemerintah itu sebagai bagian strategi untuk memuluskan kepentingan nasional. Bukan pemihakan dalam politik global.
BACA JUGA:Prabowo Perintahkan Tulis Ulang Sejarah Indonesia: History atau His Story?
BACA JUGA:Impor Bebas ala Prabowo
Cara presiden dalam menerima tokoh-tokoh vokal di istana bisa dimaknai sebagai pesan bahwa pemerintah membuka lebar ruang dialog. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menampilkan wajah rekonsiliasi politik. Meski hal itu bisa juga diartikan sebagai upaya meredam oposisi elite dan strategi memperluas legitimasi kekuasaan.
Pendekatan Presiden Prabowo dalam menghadapi kritik terhadap keikutsertaan dalam BOP itu menunjukkan pemerintah tak reaktif secara frontal. Padahal, itu sesuatu yang sensitif terkait dengan arah politik luar negeri Indonesia dan ideologisasi pembelaan terhadap Palestina melawan zionisme.
Pemerintah tampak sekali berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan politik dan persepsi publik.
BACA JUGA:Prabowo Adalah (Bukan) Kita
BACA JUGA:Pak Harto, Prabowo, dan Para Taipan
Perubahan posisi dari oposisi menjadi penguasa jelas menuntut perubahan dalam menghadapi kritik. Apalagi, dengan tantangan geopolitik dan ekonomi global yang menuntut stabilitas domestik. Semuanya melahirkan kebutuhan membangun koalisi pemerintahan yang luas.