Belanja publik seharusnya bekerja dua kali: menjawab kebutuhan desa sekaligus memperkuat ekonomi bangsa.
PENUTUP
Kita tentu ingin Koperasi Desa Merah Putih menjadi lokomotif ekonomi desa. Namun, lokomotif tidak berjalan karena banyaknya aset, tetapi karena mesinnya kuat dan jalurnya tepat.
Dalam konteks ini, mesin itu adalah model bisnis koperasi yang relevan dan tata kelola yang profesional. Jalurnya adalah needs assessment yang jujur dan berbasis data. Kendaraan hanyalah alat yang relevansinya harus dibuktikan, bukan diasumsikan.
Sebelum kebijakan besar itu dijalankan sepenuhnya, publik berhak memperoleh jawaban yang terang: benarkah Koperasi Desa Merah Putih butuh mobil pikap? Dan, jika memang butuh, apakah kebijakan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri?
Kebijakan yang kuat bukanlah kebijakan yang besar, melainkan kebijakan yang tepat. (*)
*) Didik Prasetiyono, wakil ketua umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) dan kandidat doktor PSDM, pascasarjana Universitas Airlangga.