Faktor lain yang menentukan adalah lonjakan biaya war risk insurance. Maskapai yang terbang ke kawasan konflik wajib membayar premi tambahan untuk melindungi pesawat dan kru. Dalam sejumlah krisis di Timur Tengah, premi ini pernah naik berkali lipat dalam waktu cepat.
Kenaikan biaya hampir selalu berdampak pada harga tiket. Bagi Indonesia sebagai negara pengirim jamaah terbesar, kondisi ini dapat meningkatkan komponen biaya penyelenggaraan haji.
Tanpa dukungan subsidi atau kebijakan penyangga, jamaah berpotensi menanggung beban tambahan yang signifikan.
BACA JUGA:BBM Serentak Naik! Cek Harga Terbaru di Pertamina, Shell, Vivo, dan BP
BACA JUGA:Ribuan Orang Berduka, Tiga Pejabat Tinggi Ambil Alih Kendali Pasca Wafatnya Khamenei
Faktor krusial lain berada di sekitar Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Jika terjadi gangguan, harga minyak global berpotensi melonjak dan mendorong kenaikan biaya avtur yang membebani penerbangan haji secara sistemik.
Dari sisi operasional, penerbangan menuju Arab Saudi bergantung pada maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudia, serta operator Teluk seperti Emirates dan Qatar Airways.
Jika kawasan menjadi zona militer aktif, jadwal terganggu dan efisiensi rute menurun akibat pengalihan jalur dan lonjakan biaya bahan bakar.
Pembatalan total Haji 2026 baru mungkin terjadi jika konflik meluas hingga menyeret Arab Saudi atau menutup ruang udara secara luas.
Selama wilayah tujuan tetap aman dan bandara beroperasi, ibadah kemungkinan tetap berjalan meski tekanan biaya dan risiko meningkat akibat dampak konflik terhadap Iran.
(*) Abidah Hayu Anggonoraras peserta magang dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya