BACA JUGA:Israel dan AS Gempur Teheran, Ledakan Terdengar di Hari ke Tujuh Perang
BACA JUGA:Dampak Psikologis Paparan Berita Perang dan Cara Mengatasinya
Di antara dua pilihan yang sama-sama sulit itu, pemerintah dituntut untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi kepentingan publik. Namun, krisis ekonomi tidak selalu dimulai dari angka-angka statistik. Ia sering kali justru dimulai dari perubahan persepsi masyarakat.
Ketika masyarakat merasa masa depan ekonomi menjadi tidak pasti, reaksi yang muncul tidak selalu rasional. Kekhawatiran tentang kenaikan harga atau kelangkaan barang dapat memicu perilaku konsumsi yang justru mempercepat tekanan ekonomi itu sendiri.
RUANG PUBLIK DAN POLITIK INFORMASI
Dalam konteks itulah peran informasi publik menjadi sangat penting. Krisis ekonomi di era digital tidak hanya berlangsung di pasar, tetapi juga di ruang komunikasi.
Filsuf komunikasi Juergen Habermas menggambarkan ruang publik sebagai arena diskusi rasional yang memungkinkan masyarakat memahami realitas bersama. Dalam ruang publik yang sehat, negara memiliki tanggung jawab menyediakan informasi yang kredibel agar warga dapat mengambil keputusan secara rasional.
Namun, struktur ruang publik hari ini telah berubah secara drastis. Media sosial telah mendisrupsi cara informasi diproduksi, disebarkan, dan dipercaya.
Informasi tidak lagi sepenuhnya dimediasi oleh media profesional atau institusi resmi negara. Ia bergerak melalui jaringan digital yang sering kali jauh lebih cepat daripada komunikasi pemerintah.
Aplikasi percakapan seperti WhatsApp telah menjadi ruang pertukaran kabar sehari-hari bagi jutaan warga. Informasi ekonomi, rumor pasar, hingga spekulasi kebijakan dapat menyebar dalam hitungan menit. Dalam situasi krisis, arus informasi yang tidak terverifikasi semacam itu berpotensi memperkuat kecemasan publik.
Kondisi tersebut menciptakan situasi yang oleh banyak peneliti komunikasi disebut sebagai krisis otoritas informasi, situasi ketika negara tidak lagi menjadi sumber utama informasi yang dipercaya publik. Dalam situasi seperti itu, kekosongan komunikasi hampir selalu diisi oleh spekulasi.
Karena itu, konflik geopolitik global tidak hanya menuntut respons kebijakan ekonomi. Kondisi tersebut juga menuntut strategi komunikasi publik yang matang.
Dalam kajian komunikasi politik, hal itu dikenal sebagai politik informasi publik. Yakni, cara negara mengelola arus informasi agar stabilitas sosial tetap terjaga dan kepercayaan publik tidak runtuh.
Dalam situasi krisis ekonomi global, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus.
Tantangan pertama adalah dampak ekonomi riil: kenaikan harga energi, tekanan terhadap nilai tukar, dan risiko inflasi.
Tantangan kedua adalah dinamika psikologis masyarakat yang sering kali bergerak lebih cepat daripada indikator ekonomi.