Kepanikan publik jarang lahir dari data ekonomi semata. Ia lebih sering muncul dari ketidakjelasan informasi. Ketika masyarakat tidak memperoleh penjelasan yang memadai dari pemerintah, ruang komunikasi segera dipenuhi oleh rumor, spekulasi, dan narasi yang belum tentu akurat.
Di sinilah komunikasi pemerintah diuji. Negara tidak cukup hanya bekerja di balik meja kebijakan ekonomi. Ia juga harus hadir secara komunikatif di ruang publik.
KEBIJAKAN KOMUNIKASI PUBLIK
Menghadapi ketidakpastian global seperti saat ini, pemerintah perlu menempatkan komunikasi publik sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi.
Pertama, pemerintah harus mampu menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan berbasis data mengenai dampak konflik global terhadap ekonomi domestik. Transparansi semacam itu membantu masyarakat memahami situasi secara rasional.
Kedua, komunikasi kebijakan harus konsisten. Perbedaan pernyataan antarpejabat sering kali memicu kebingungan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Ketiga, pemerintah perlu bersikap proaktif dalam mengantisipasi penyebaran disinformasi di ruang digital. Dalam ekosistem komunikasi yang bergerak sangat cepat, klarifikasi yang terlambat sering kali kalah oleh rumor yang lebih dahulu viral.
Keempat, pemerintah harus mampu menjelaskan kebijakan ekonomi dalam bahasa yang dapat dipahami masyarakat luas. Kompleksitas kebijakan fiskal atau moneter tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari komunikasi yang transparan.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting. Tanpa kepercayaan, kebijakan ekonomi yang rasional sekalipun dapat kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
Perang, pasar, dan informasi publik kini terhubung dalam satu sistem global yang kompleks. Konflik di kawasan Teluk dapat memicu lonjakan harga energi dunia, memengaruhi pasar finansial, dan akhirnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia.
Namun, krisis global tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi. Ia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana informasi tentang krisis tersebut dikelola.
Dalam masyarakat yang sangat terkoneksi, kekosongan informasi hampir selalu diisi rumor. Ketika rumor berkembang lebih cepat daripada komunikasi resmi, stabilitas sosial menjadi lebih rentan.
Karena itu, politik informasi publik bukan sekadar strategi komunikasi pemerintah. Ia merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat.
Dalam dunia yang makin tidak pasti, kemampuan negara mengelola informasi publik mungkin menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan ekonominya sendiri. Bahkan, dalam banyak kasus, justru komunikasi yang menentukan apakah sebuah krisis dapat dikelola dengan tenang atau berubah menjadi kepanikan kolektif. (*)
*) Suko Widodo, dosen Departemen Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga.