JAKARTA, HARIAN DISWAY - Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membayar iuran sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk menjadi anggota permanen Board of Peace (BOP).
Anda sudah tahu, BOP adalah lembaga internasional yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lembaga itu resmi berdiri pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo melalui kanal YouTube resmi kepresidenan pada Minggu, 22 Maret 2026. Selama ini, memang muncul kritik domestik keputusan Indonesia bergabung dalam forum tersebut.
Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak pernah menyatakan komitmen finansial untuk keanggotaan permanen. “Kami tidak pernah mengatakan ingin berkontribusi 1 miliar dolar,” ujar Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu juga menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang dibuat oleh Indonesia dalam konteks keikutsertaan di forum tersebut.
BACA JUGA:BEM UGM Sindir Board of Peace Jadi 'Board of Pigs', Singgung Konflik Gaza
BACA JUGA:GREAT Institute Tegaskan Board of Peace Punya Mandat PBB, Palestina Dukung Indonesia
Menurut Prabowo, kontribusi Indonesia sejauh ini terbatas pada komitmen pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah Indonesia disebut hanya menyatakan kesiapan untuk mengirim 8.000 personel dalam misi perdamaian terkait Gaza.
Board of Peace dibentuk setelah pemerintahan Trump, bekerja sama dengan Qatar dan Mesir, memediasi gencatan senjata pada Oktober 2025 untuk menghentikan konflik yang telah berlangsung selama dua tahun di Gaza. Forum itu dirancang untuk mengawasi implementasi gencatan senjata serta proses rekonstruksi wilayah tersebut.
Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban (kiri) dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (kanan) memegang piagam pendirian yang telah ditandatangani di samping Presiden AS Donald Trump (tengah) pada pertemuan -Mandel NGAN-AFP
Namun, ketentuan iuran sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota permanen memicu kritik. Sejumlah pihak menilai skema tersebut berpotensi menjadikan forum tersebut sebagai mekanisme “pay-to-play” yang menyerupai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Prabowo juga menghadapi kritik dari kelompok Muslim di dalam negeri. Kritik tersebut berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk bergabung dalam Board of Peace serta rencana pengiriman ribuan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Padahal, di dalam lembaga itu ada Israel yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Indonesia.
BACA JUGA:Sugiono Tegaskan Indonesia Anggota Tetap Board of Peace Tanpa Iuran 1 Miliar Dolar AS
BACA JUGA:Trump Puji Prabowo di Forum Board of Peace Washington DC: ‘Saya Tidak Ingin Berhadapan Dengannya’
Presiden Indonesia sebelumnya menghadiri pertemuan perdana forum tersebut di Washington pada bulan lalu. Meski demikian, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia dapat menarik diri dari keanggotaan jika forum tersebut tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina atau tidak sejalan dengan kepentingan nasional.