SURABAYA, HARIAN DISWAY — Krisis energi global dan ancaman terganggunya pasokan minyak kian mengancam.
Pemerintah pun dihadapkan pada dilema besar dalam menjaga stabilitas harga BBM tanpa membebani anggaran negara.
Kenaikan harga kerap menjadi opsi cepat, namun berisiko menekan daya beli masyarakat dan memicu gejolak ekonomi.
Upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak harus dilakukan lewat kenaikan harga.
BACA JUGA:Impor Minyak Timur Tengah Terhenti! RI Putar Haluan, BBM Terancam Dibatasi
BACA JUGA:Update Harga BBM Swasta 1 April, Ini Daftar Terbarunya!
Ekonom dari Universitas Surabaya Firman Rosjadi Djoemadi justru mendorong strategi efisiensi fiskal dan optimalisasi energi domestik sebagai solusi yang lebih efektif.
Menurut Firman, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk mengalihkan anggaran operasional menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran.
Penghematan dari belanja seperti perjalanan dinas dan konsumsi listrik dinilai bisa langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.
"Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat," ujarnya dikutip Senin, 1 April 2026.
BACA JUGA:Update Harga BBM Pertamina Per 1 April 2026 di Seluruh Wilayah, Simak di Sini!
BACA JUGA:Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi dan Non-Subsidi Tidak Naik, Stok Dijamin Aman!
Ia juga menyoroti pentingnya penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN).
Skema seperti work from anywhere dinilai mampu menekan konsumsi energi secara signifikan, terutama dari sektor transportasi dan listrik perkantoran.
"Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport," jelasnya.