JAKARTA, HARIAN DISWAY - Komisi I DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pemblokiran Wikipedia yang belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), karena dinilai berpotensi berdampak luas terhadap akses informasi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat luas. Mengingat Wikipedia selama ini menjadi salah satu sumber informasi terbuka yang banyak digunakan publik.
Ia menegaskan, pembatasan akses terhadap platform tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan.
“Wikipedia telah menjadi rujukan utama dalam pendidikan, penelitian, maupun kebutuhan informasi sehari-hari. Mengurangi akses terhadap layanan ini tentu dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi masyarakat,” ujar Dave, mengutip Kompas.com Sabtu 18 April 2026.
Dave menambahkan, langkah pemerintah dalam menyikapi persoalan ini harus dilakukan secara hati-hati.
BACA JUGA:Komdigi Blokir Grok AI di Platform X, Dinilai Berisiko Sebarkan Pornografi Deepfake
BACA JUGA:Tujuan Mulia PP Tunas Komdigi Jangan Sampai Menyingkirkan Anak dari Sisi Positif Ruang Digital
Di sisi lain, ia menekankan bahwa kewajiban pendaftaran sebagai PSE tetap berlaku bagi seluruh platform digital. Termasuk Wikimedia Foundation selaku pengelola Wikipedia.
Menurutnya, aturan tersebut penting untuk memastikan tata kelola ruang digital yang tertib, akuntabel, dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Oleh karena itu, setiap platform digital, baik lokal maupun internasional, termasuk Wikimedia Foundation sebagai pengelola Wikipedia, perlu menghormati dan mematuhi ketentuan tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kedaulatan hukum Indonesia,” jelasnya.
Meski demikian, Komisi I mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk mengedepankan pendekatan dialogis dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Pemerintah diminta membuka ruang komunikasi dengan Wikimedia Foundation. Agar kepatuhan dapat dicapai tanpa memunculkan persepsi pembatasan kebebasan berekspresi.
Menurut Dave, transparansi kebijakan serta kesediaan mendengar masukan dari berbagai pihak menjadi kunci penyelesaian.
BACA JUGA:Picu Protes dari Kalangan Gamer, Komdigi Tegaskan Label IGRS di Steam Belum Terverifikasi
BACA JUGA:Tujuan Mulia PP Tunas Komdigi Jangan Sampai Menyingkirkan Anak dari Sisi Positif Ruang Digital