Di era digital, risiko ini berlipat ganda. Tidak ada lagi ruang untuk inkonsistensi yang tidak terlacak. Setiap pernyataan dapat diarsipkan, setiap janji dapat dipanggil kembali, dan setiap kontradiksi dapat diperlihatkan secara telanjang. Publik tidak lagi hanya menjadi penerima narasi. Kini publik bahkan sudah menjadi produsen tandingan narasi.
Ketika kondisi ini terjadi, negara kehilangan keunggulan komunikatifnya. Narasi resmi tidak lagi menjadi rujukan utama, tetapi hanya salah satu dari sekian banyak versi yang beredar. Dan ketika narasi negara tidak lagi dipercaya, maka legitimasi kekuasaan mulai bergeser dari otoritas ke skeptisisme.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah ini semata persoalan teknis komunikasi? Jawabannya saya kira tidak sesederhana itu.
Yang kita hadapi adalah problem struktural dalam cara kekuasaan memahami komunikasi itu sendiri. Komunikasi masih dipandang sebagai alat untuk “menenangkan” publik, bukan sebagai ruang untuk membangun kejujuran kolektif. Narasi disusun untuk menghindari kegaduhan jangka pendek, bukan untuk menjaga konsistensi jangka panjang. Dalam logika seperti ini, inkonsistensi bukanlah kecelakaan, tetapi sebuag konsekuensi yang hampir tak terhindarkan.
BACA JUGA:Beralih ke CNG, Cara Cerdas Tekan Biaya BBM Mobil Harian
BACA JUGA:Perbandingan BBM Shell vs BP vs Vivo untuk Ruang Bakar Mesin
Padahal, dalam demokrasi yang matang, publik tidak selalu menuntut kesempurnaan kebijakan. Yang lebih mereka tuntut adalah kejelasan arah dan kejujuran dalam menjelaskan perubahan. Kebijakan boleh berubah, tetapi narasi harus mampu menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi. Tanpa itu, setiap perubahan akan selalu dibaca sebagai pengingkaran.
Pemerintah menghadapi ujian yang lebih mendasar daripada sekadar menjaga stabilitas ekonomi atau politik. Harus disadari bahwa ni adalah ujian kredibilitas yang serius, bahkan sangat serius. (*)