Kritik tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam desain, implementasi, dan tata kelola kebijakan. Namun, jika dibaca melalui kacamata ”inflasi kritik”, keseluruhan spektrum kritik tersebut berisiko dipersepsikan sebagai berlebihan atau tidak produktif.
Di sinilah pentingnya membedakan secara tegas antara kritik dan disinformasi. Kritik yang berbasis data, pengalaman empiris, dan analisis rasional harus diposisikan sebagai bagian dari proses kebijakan.
Sementara itu, informasi yang keliru perlu diluruskan melalui mekanisme klarifikasi yang transparan, bukan dengan mendiskreditkan kritik secara keseluruhan.
Alih-alih menggunakan istilah ”inflasi kritik”, pendekatan yang lebih tepat adalah melihat adanya variasi kualitas dalam kritik publik. Dengan kata lain, yang diperlukan bukan pembatasan kritik, tetapi peningkatan kapasitas negara dalam memilah, mengelola, dan merespons kritik secara konstruktif.
Perlu disadari, demokrasi tidak pernah mengalami ”kelebihan kritik”. Yang ada adalah keterbatasan kapasitas institusi dalam mengelola kritik tersebut. Menganggap kritik sebagai ”inflasi” bukan hanya keliru secara konseptual, tetapi juga berpotensi menghambat proses pembelajaran kebijakan.
Dalam konteks ini, tantangan utama pemerintah bukanlah mereduksi kritik, tetapi justru membangun sistem yang mampu mengubah kritik menjadi pengetahuan kebijakan. Sebab, dalam demokrasi yang matang, kritik bukan beban, melainkan fondasi. (*)
*) Ulul Albab adalah analis kebijakan publik Universitas dr. Soetomo.