Secara struktural, terdapat keterbatasan untuk melihat sampai ke tingkat kluster perkotaan. Dalam jangka panjang, gejolak seperti itu bisa berkembang menjadi ketidakstabilan sosial di wilayah-wilayah yang rentan, pun itu tidak bisa diselesaikan oleh kebijakan makro dari Jakarta.
Setiap guncangan global mendarat dengan cara yang berbeda di setiap kota, tetapi kita terus meresponsnya dengan satu kebijakan nasional yang sama.
Sebenarnya, satu keunggulan yang dimiliki kota atas pemerintah pusat adalah kemampuan berdiplomasi secara lebih bebas dari rivalitas geopolitik dan struktur aliansi tradisional. Secara akademis, hal itu disebut paradiplomasi.
BACA JUGA:Peran Kota dalam Menunjang Pemenuhan SDGs
BACA JUGA:Kota, Pilar Diplomasi Masa Depan
Berbeda dengan diplomasi tradisional yang digawangi pemerintah pusat, kota berdiplomasi di hal-hal yang tergolong low politics atau isu-isu yang cenderung ”ringan” karena tak terkait dengan keamanan negara, seperti pendidikan, kebudayaan, perdagangan, ataupun pariwisata. Di sinilah kota-kota dapat cenderung bermain lebih efisien.
Dengan demikian, ketika hubungan Jakarta-Washington sedang tegang karena perundingan tarif, tidak ada yang menghalangi Surabaya untuk memperdalam kerja sama perdagangan dengan kota-kota di Australia, Asia Timur, atau Afrika melalui jaringan sister city.
Ketika Kemenlu sibuk menavigasi kepentingan negara, pemerintah kota bisa bergerak di isu lain tanpa beban protokol yang sama.
Per 2025, City Diplomacy Lab mencatat bahwa 84 persen kota di dunia sudah memiliki kantor khusus untuk urusan hubungan internasional. Sementara itu, penelitian Awaliyah (2023) melaporkan bahwa 47 kota di Indonesia pun sudah pernah membuka jejaring internasional meski sebatas simbolis.
Sebenarnya, itu mencerminkan kesadaran global bahwa kota bukan lagi sekadar objek kebijakan nasional, melainkan aktor aktif dalam tata kelola global.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul pun menyebutkan bahwa kota adalah katalis pertumbuhan ekonomi yang mampu menemukan solusi lokal yang inovatif atas masalah-masalah global.
KOTA SEBAGAI INTELIJEN PERMASALAHAN LOKAL
Namun, tentu saja peran kota tidak harus langsung terjun kepada diplomasi internasional yang rumit. Ada fungsi yang lebih mendasar dan lebih mendesak, yakni sebagai intelijen pasar lokal.
Dalam setiap krisis, terdapat dua jenis informasi yang dibutuhkan untuk merespons dengan tepat. Pertama adalah informasi makro tentang kebijakan dan situasi geopolitik yang dapat difasilitasi oleh Jakarta.
Kedua adalah informasi mikro tentang aktor-aktor lokal manakah yang terdampak dan intervensi apa yang paling efektif. Informasi jenis kedua itulah yang berpotensi absen dari proses pengambilan kebijakan.
Pemerintah kota berada di posisi yang paling baik untuk memetakan hal tersebut. Misalnya, siapa saja eksportir kecil di kawasan industri kota yang bergantung pada pasar AS? Bagaimanakan brand kota bisa diselaraskan dengan visi-misi pembangunan? Apakah tren komunikasi yang disukai gen Z untuk menyesuaikan promosi UMKM?