JAKARTA, HARIAN DISWAY - Pemerintah baru saja merilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan I (TW1) 2026 yang mencapai 5,61 persen secara year-on-year (yoy).
Meski angka itu tercatat sebagai yang tertinggi sejak 2012, pakar ekonomi menilai ada ketimpangan serius antara data statistik dengan realitas di lapangan.
Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengungkapkan, angka 5,61 persen tersebut sangat fantastis karena melampaui capaian dua periode pemerintahan Presiden Jokowi yang tak pernah menyentuh level 5,6 persen.
BACA JUGA:Rupiah Melemah ke Rp17.400 per Dolar AS, Bank Indonesia Intervensi Pasar
BACA JUGA:Ekonomi Lesu? Perjalanan Wisatawan Nusantara Justru Naik 13 Persen
Namun, Huda menyoroti empat anomali besar yang membuat kredibilitas data Badan Pusat Statistik (BPS) dipertanyakan.
Anomali pertama terletak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang diklaim mencapai 5,52 persen, melonjak dari 4,96 persen pada TW1-2025.
Padahal, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia per Maret 2026 justru turun ke level 122,9 basis poin dibandingkan Januari 2026 yang sebesar 127,0.
"Biasanya IKK mencerminkan pergerakan konsumsi. Menariknya, konsumsi pakaian dan alas kaki justru melambat dibandingkan tahun lalu, padahal ada momen Ramadan dan Lebaran. Ada ketidaksinkronan dalam perhitungan BPS di sini," ujar Nailul Huda kepada Harian Disway, Rabu, 6 Mei 2026.
BACA JUGA:Rupiah Jeblok ke Rp 17.300, Menkeu Purbaya: Fondasi Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
BACA JUGA:Blokade Selat Hormuz Terus Rongrong Ekonomi Dunia, Perundingan Islamabad Mendesak
Anomali kedua muncul pada konsumsi transportasi dan komunikasi yang tumbuh 6,91 persen, tertinggi dalam lima kuartal terakhir.
Namun, pertumbuhan ini tidak didukung oleh penyedia jasanya. Jasa transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 8,04 persen, jauh lebih rendah dibanding rata-rata tahun 2025 yang berada di angka 8,5 hingga 9 persen. Begitu juga dengan jasa informasi dan komunikasi yang melambat.
Di sektor investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sub-kendaraan tumbuh perkasa 12,39 persen. Namun di saat yang sama, industri alat angkutan domestik justru terkontraksi hingga minus 5,02 persen.
Huda menduga, tingginya angka PMTB ini bukan dipicu oleh produksi dalam negeri, melainkan impor kendaraan besar-besaran untuk keperluan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).