"Impor KDKMP ini jadi justifikasi pertumbuhan PMTB kendaraan yang tinggi, sementara industri otomotif kita sendiri justru 'letoy' atau layu," tegasnya.
Terakhir, sektor industri pengolahan yang memegang kontribusi 19 persen terhadap PDB justru melambat ke angka 5,04 persen. Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia per April 2026 bahkan sudah berada di bawah level ekspansi (kontraksi).
BACA JUGA:Gapero Nilai Larangan Bahan Tambahan Rokok Ancam Industri dan Kedaulatan Ekonomi
BACA JUGA:Ekonomi Sibuk vs Ekonomi Kuat: Mengapa 9,78 Juta UMKM Jatim Belum Melompat?
Meski industri makanan dan minuman tumbuh 7,04 persen yang diduga akibat penyerapan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Huda mempertanyakan distribusi manfaatnya.
"Jika industri besar yang tumbuh, lantas bagaimana nasib UMKM dalam program tersebut? Secara keseluruhan, sangat aneh ketika industri melambat dan kontraksi di banyak lini (tembakau, karet, plastik), tapi pertumbuhan ekonomi justru meroket," imbuhnya.
Atas dasar temuan tersebut, Nailul Huda menilai data yang disajikan BPS cenderung tidak kredibel dan hanya memberikan kesan positif bagi pemerintah alias asal bapak senang.
"BPS seolah hanya ingin membuat Presiden senang dengan angka-angka tinggi, tapi tidak melaporkan apa yang benar-benar terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di bawah," tukasnya. (*)