Di kalangan pekerja, ia muncul sebagai quiet quitting. Masuk kantor pukul 8, pulang pukul 5, tidak lebih satu inci dari yang diminta. Di kalangan investor, ia muncul sebagai pelarian modal. Di kalangan pemilih, ia muncul sebagai golput. Wujudnya berbeda, akarnya sama: ketidakpercayaan pada angka-angka yang dijajakan dari atas.
BACA JUGA:Pemangkasan Anggaran: Efisiensi, Iklim Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi
BACA JUGA:Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Bukan Hal Mustahil!
Itulah penyakit yang lebih berbahaya dari resesi. Resesi bisa diatasi dengan stimulus. Krisis kepercayaan tidak bisa. Anda tidak bisa menyuntikkan triliunan rupiah ke dalam kepercayaan publik. Anda tidak bisa menerbitkan SBN bertenor sepuluh tahun untuk membeli ulang harapan rakyat.
Kepercayaan, sekali retak, harus dibangun ulang dengan cara yang lebih mahal: konsistensi. Indonesia pernah punya momen seperti itu. Tahun 1998, ketika rupiah jatuh ke Rp16.800 dan rakyat antre minyak goreng, krisisnya bukan cuma moneter. Krisisnya adalah kepercayaan.
Orde Baru tumbang bukan karena angkanya buruk –selama tiga dekade angka pertumbuhannya cantik. Ia tumbang karena tidak seorang pun lagi percaya bahwa angka itu mencerminkan kenyataan.
Sejarah jarang mengulang dirinya persis sama. Namun, ia suka berima.
BACA JUGA:Swiftonomics, Kutub Baru Pertumbuhan Ekonomi
BACA JUGA:Proyeksi Pertumbuhan Kredit Nasional
Maka, pekerjaan rumah negeri ini, hari-hari ini, sesungguhnya bukan sekadar menjaga rupiah agar tidak menembus Rp18.000. Itu pekerjaan rumah Bank Indonesia. Itu teknis. Itu bisa diselesaikan dengan operasi pasar terbuka. Pekerjaan rumah yang sesungguhnya lebih berat: memulihkan kontrak sosial antara negara dan warganya.
Kontrak yang tidak tertulis, tetapi sangat hidup. Kontrak yang berbunyi, ”kami berikan pajak, kalian berikan layanan; kami berikan keringat, kalian berikan keadilan; kami berikan kepercayaan, kalian berikan kebenaran bukan sekadar angka”.
Denise Rousseau menyebut hal serupa di dunia kerja sebagai psychological contract. Kesepakatan tak tertulis antara pekerja dan organisasi. Sekali kontrak itu retak, tidak ada team building yang bisa memperbaikinya. Tidak ada town hall yang riuh. Tidak ada poster motivasi di dinding kantor.
Yang berlaku di kantor, berlaku juga di republik. Skalanya saja yang berbeda.
Pemerintahan di negara mana pun yang berkuasa hari ini menghadapi tantangan yang sama: bagaimana membuat angka pertumbuhan dipercaya, bukan sekadar diumumkan. Itu butuh kerendahan hati. Butuh keberanian untuk mengakui bahwa belanja negara tidak bisa selamanya menggantikan produktivitas.
Dibutuhkan kemauan untuk membuat data lapangan kerja, harga kebutuhan pokok, dan kesempatan ekonomi sungguh-sungguh mencerminkan apa yang dirasakan orang biasa di pasar tradisional. Tanpa itu, kita akan terus mengulang ritual yang sama. BPS mengumumkan angka. Pejabat tepuk dada. Rupiah turun. Investor pergi. Rakyat diam.
Sampai suatu hari kediaman itu pecah jadi sesuatu yang lain.