MENJADI dewasa di Indonesia hari ini terasa seperti sedang melakukan pendakian di lereng terjal yang puncaknya terus bergerak menjauh. Selama puluhan tahun, kita tumbuh dengan rumus yang dianggap pasti: sekolah tinggi, bekerja keras, lalu hidup stabil, menikah, memiliki rumah, membesarkan anak, dan menua dengan tenang.
Namun, hari ini rumus itu perlahan terasa seperti mitos yang memudar. Bagi banyak orang, terutama generasi muda, realitas hari ini bukan lagi soal mengejar aspirasi besar, melainkan terjebak dalam survival mode yang brutal demi memenuhi kebutuhan dasar yang harganya kian mencekik.
Paradoks di Balik Angka-Angka Megah
Secara statistik, Indonesia tampak perkasa. Pada kuartal I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi kita tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year), angka tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.
Pemerintah pun optimistis mematok target pertumbuhan 5,4 persen dalam APBN 2026 yang disusun dengan napas sumitronomics: pertumbuhan tinggi, pemerataan, dan stabilitas nasional.
Namun, bagi mereka yang setiap pagi berdesakan di kereta komuter, lalu pulang dengan kecemasan tentang cicilan, biaya sekolah, dan harga rumah, angka 5 persen itu terasa seperti optimisme yang tidak benar-benar mereka alami.
Cukup jamak kita temui pegawai muda hingga birokrat level bawah yang terus dituntut menjaga integritas di tengah gempuran godaan. Di sisi lain, biaya untuk sekadar hidup layak terus bergerak menjauh dari daya jangkau gaji mereka.
Sejumlah pakar ekonomi mengindikasikan adanya anomali struktural: pertumbuhan ini dinilai lebih dominan dipicu oleh kebijakan fiskal ekspansif melalui strategi front loading belanja pemerintah.
Stimulus tersebut mencakup implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), akselerasi pembangunan Kopdes Merah Putih, hingga distribusi THR bagi ASN dan sektor swasta.
Ditopang pula oleh konsumsi musiman Ramadan dan Idulfitri, pertumbuhan ekonomi cenderung bersifat konsumtif, alih-alih didorong oleh ekspansi sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara berkelanjutan.
Implikasinya, meski data BPS menunjukkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) ke level 4,68 persen pada Februari 2026, kualitas lapangan kerja yang stabil dan layak masih stagnan.
Pasca berakhirnya efek stimulus musiman dan perlambatan belanja negara, masyarakat kembali dihadapkan pada persoalan fundamental: persistensi inflasi biaya hidup, prekariat kerja, serta ketimpangan akses terhadap hunian yang kian lebar.
Siasat Pajak dan Dompet yang Kian Tercekik
Bagi kelas menengah, kelompok yang dianggap terlalu ”mampu” untuk menerima bantuan sosial tetapi tidak cukup kaya untuk membentengi diri dari inflasi, hidup perlahan berubah menjadi perjuangan agar tidak turun kelas.
Salah satu guncangan paling nyata tahun ini berasal dari perubahan struktur pajak dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025. Dalam kebijakan itu, pemerintah menurunkan target pajak penghasilan (PPh) pasal 21 menjadi Rp251,19 triliun dari target tahun sebelumnya Rp313,52 triliun. Namun, pada saat yang sama, target pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan drastis hingga menyentuh Rp995,28 triliun.