Pramoedya Ananta Toer pernah menulis, ”kita boleh kalah, tetapi kita tidak boleh menyerah.” Namun, hari ini yang dialami banyak generasi muda bukan sekadar rasa kalah, melainkan kelelahan panjang karena kerja keras perlahan kehilangan jaminan sosialnya.
Di dunia kerja, kelelahan itu melahirkan tren quiet quitting atau fenomena bekerja secukupnya sesuai deskripsi pekerjaan. Ini bukan semata soal kemalasan generasi muda, melainkan bentuk perlindungan diri dari budaya kerja berlebihan yang tidak lagi sebanding dengan apresiasi dan kepastian masa depan.
Memulihkan Harapan: Sebuah Panggilan Struktural
Kita tidak boleh lupa bahwa kelas menengah adalah tulang punggung stabilitas nasional. Jika kelompok itu terus dibiarkan menyusut, sebagaimana terekam dalam data BPS, dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi sekitar 46,7 juta jiwa pada 2025, fondasi ekonomi dan sosial republik sedang berada dalam pertaruhan besar.
Negara perlu berhenti melihat rumah semata sebagai urusan pasar dan perbankan. Akses hunian harus mulai diperlakukan sebagai agenda strategis pembangunan sosial.
Pemerintah perlu membangun skema pembiayaan yang lebih inklusif bagi pekerja informal dan generasi muda urban, memperkuat subsidi yang tepat sasaran, serta mengendalikan spekulasi harga properti di kota-kota besar.
Pembangunan sejati seharusnya tidak hanya diukur dari tingginya angka pertumbuhan, megahnya proyek infrastruktur, atau riuhnya laporan investasi di layar presentasi kekuasaan.
Pembangunan seharusnya menghadirkan rasa aman bahwa hidup masih mungkin dijalani dengan layak; bahwa bekerja keras tetap memberikan harapan untuk memiliki rumah, membangun keluarga, dan menatap masa depan tanpa dihantui kecemasan yang terus-menerus.
Sebab, ketika masyarakat produktif mulai percaya bahwa rumah hanyalah kemewahan yang mustahil dimiliki, sesungguhnya yang sedang retak bukan sekadar daya beli kelas menengah. Yang perlahan runtuh adalah kepercayaan sosial terhadap republik ini sendiri: keyakinan bahwa kerja keras masih memiliki arti, dan masa depan masih mungkin diperjuangkan. (*)
*) Yanuar Deny Pambudi adalah pengamat kebijakan publik dan demokrasi di Manifesto Ideas Institute.