Meski prospek perdamaian di Timur Tengah makin terbuka, kebijakan politik luar negeri Israel akan tetap menjadi ganjalan. Kecil kemungkinan Israel akan mengubah haluan politik luar negeri mereka, khususnya terkait wilayah pendudukan di Tepi Barat Palestina, Jerusalem Timur, Jalur Gaza, dan wilayah Lebanon Selatan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan tegas menolak dan menentang perjanjian damai antara AS dan Iran. Meski dipahami bahwa sikap Netanyahu itu karena tekanan politik dalam negeri yang makin keras terhadap dirinya dan Partai Likud.
Apakah Tepi Barat, Gaza, dan Lebanon Selatan akan damai setelah usainya perang AS-Iran? Banyak yang meragukan. Israel diperkirakan terus memperluas wilayah pendudukan di Tepi Barat, menyerang Gaza dan Lebanon Selatan secara sporadis, serta menunggu momentum untuk kembali membuka konflik militer dengan Iran.
Hanya saja, harapan Israel akan lebih banyak negara Teluk yang menandatangani Abraham Accord akan sulit diwujudkan.
Yang jelas akan tampak adalah geliat ekonomi Iran yang akan berkembang, bahkan mungkin maju, dengan makin banyak negara yang bekerja sama, termasuk negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan GCC.
Iran juga akan makin memperkuat kerja sama ekonomi dengan Tiongkok dan Rusia. Iran menjadi kekuatan baru di Timur Tengah, apalagi saat ini pun Iran sudah menjadi negara produsen minyak mentah terbesar kedua di Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia harus membaca perubahan peta geopolitik di Timur Tengah itu dengan lebih jeli. Harus mampu mengambil langkah diplomatik dan kebijakan luar negeri yang paling tepat sehingga kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral yang dilakukan bisa mendukung kepentingan nasional. (*)
*) Tofan MAhdi adalah kandidat doktor ilmu manajemen, konsentrasi perdagangan internasional, Universitas Paramadina.