JAKARTA, HARIAN DISWAY – Kabar gembira bagi guru madrasah non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN). Kementerian Agama (Kemenag) memastikan dana insentif bagi tenaga pendidik tersebut akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelum menggelar Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.
"Alhamdulillah, tahun ini kita awali dengan kabar baik. Insya Allah, insentif guru madrasah non-ASN akan mulai cair pada akhir Juni 2026," ujar Menag Nasaruddin.
Menag memberikan apresiasi tinggi kepada tim Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang telah merampungkan berbagai tahapan administratif.
BACA JUGA:Tunjangan Guru PAI NonASN Naik Jadi Rp 2 Juta, Rapelan Dibayarkan Sejak Januari 2025
BACA JUGA:Tunjangan Insentif Guru PAI Non-PNS dan Bukan PPPK Langsung ke Rekening
Menurutnya, percepatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa di lingkungan madrasah.
"Saya sampaikan terima kasih atas dedikasi para guru madrasah yang telah mengabdikan diri mencerdaskan anak bangsa. Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan dan memperhatikan kesejahteraan mereka," tegasnya.
Di tempat yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan bahwa saat ini proses pencairan telah memasuki tahap akhir. Pihaknya sedang merampungkan pembuatan buku rekening kolektif sebagai instrumen penyaluran.
"Kami sedang merampungkan buku rekening kolektif bagi para penerima. Tentu ini butuh waktu dan kerja keras dari tim GTK Madrasah," jelas Amin.
Terkait besaran nominal, Amin memastikan setiap guru yang memenuhi syarat akan menerima insentif sebesar Rp1,5 juta. Proses penyaluran dana dilakukan secara langsung agar tepat sasaran.
"Nantinya, setiap guru akan menerima insentif sebesar satu setengah juta dan itu langsung masuk ke rekening mereka masing-masing," pungkasnya.
Sebelumnya protes guru PAI terkait tersendatnya insentif itu terjadi di beberapa daerah. Salah satunya di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang mendatangi Kantor Kemenag setempat untuk menagih janji insentif. (*)