Angka itu bahkan lebih tinggi daripada 100 hari pertama pemerintahan Jokowi pada 2015. Salah satu alasan utama kepuasan publik adalah persepsi bahwa program-program Prabowo mulai direalisasikan dengan cepat, terutama MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, renovasi sekolah, dan program sosial lainnya.
Begitu juga dalam perspektif kebijakan hilirisasi (developmental state theory) dengan tokoh utamanya Chalmers Johnson dari University of California Berkeley. Teori itu menjelaskan keberhasilan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Menurut Johnson, negara berkembang tidak bisa kaya hanya dengan menjual bahan mentah.
Karena itu, nikel harus menjadi baterai, bauksit menjadi alumina, tembaga menjadi produk industri. Dalam perspektif tersebut, hilirisasi bukan proteksionisme semata, melainkan strategi industrialisasi nasional. Ketika Prabowo menegaskan kebijakan itu, publik memberikan dukungan dan penerimaannya.
Ada lagi kebijakan publik yang menempatkan Prabowo diapresiasi karena menjalankan teori negara kesejahteraan (welfare state theory) yang tokoh utamanya adalah T.H. Marshall dari London School of Economics. Yakni, kebijakan Rumah Nelayan.
Marshall menjelaskan bahwa kewarganegaraan modern tidak hanya berarti hak politik, tetapi juga hak hidup layak, hak perlindungan sosial, dan hak atas tempat tinggal. Rumah Nelayan dapat dipandang sebagai kebijakan social citizenship. Negara hadir untuk memastikan kelompok rentan memiliki kualitas hidup minimum yang layak.
Semua kebijakan Prabowo di atas dapat diikat dalam apa yang disebut legitimasi kinerjanya atau performance legitimacy Seymour Martin Lipset. Ia garis bawahi, pemerintah memperoleh legitimasi bukan hanya dari pemilu, melainkan juga dari hasil nyata yang dirasakan rakyat.
Jika rakyat melihat kalangan anak mendapat makanan bergizi, anak miskin masuk sekolah, nelayan mendapat rumah, dan daerah memperoleh industri baru, legitimasi pemerintah pun meningkat. Demikian. (*)
*) Ramadhan Pohan adalah pengajar S-2 komunikasi politik, pengamat, eks pimpinan Komisi I DPR RI.